harianpijar.com, JAKARTA – Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengingatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengikuti aturan terkait larangan kader partai menjadi bos di perusahaan plat merah.
Selain itu, Partai NasDem juga tidak mempermasalahkan rencana Menteri BUMN Erick Thohir merekrut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengisi posisi di perusahaan BUMN.
“Kalau aturannya boleh parpol silakan. Kalau tidak boleh parpol ya sesuaikan. Kan begitu,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G. Plate, di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Kamis 14 November 2019.
Menurut Johnny G Plate, negara butuh orang yang kompeten untuk ditempatkan di sejumlah posisi, termasuk BUMN. Karena itu, kepastian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengisi posisi di perusahaan BUMN diputuskan melalui Tim Penilai Akhir (TPA).
“Kalau TPA sudah menilai dengan bagus, ya bagus dong. Nothing is personal ya,” ujar Johnny G Plate yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika itu.
“Yang kita butuhkan orang yang betul-betul pas untuk penugasan-penugasan. Baik itu politik maupun penugasan-penugasan eksekutif. Kalau di BUMN komisaris direksi itu penugasan eksekutif,” lanjutnya.
Sementara, menurut juru bicara Presiden Fadjroel Rahman, jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik.
Sedangkan diketahui, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bergabung dengan Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selepas bebas dari penjara karena kasus penodaan agama.
“Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik,” kata Fadjroel.
Kemudian, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendukung penuh kebijakan negara soal pemimpin BUMN harus keluar dari partai. Selain itu, dirinya khawatir akan ada konflik kepentingan jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menjadi kader partai politik. Karena itu, lebih baik mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih di antara keduanya.
“Menurut saya apakah patut anggota parpol (menjadi pimpinan BUMN)? Nanti kalau dia (terpilih) misal melepaskan anggotanya. Menurut saya kalau berjuang konsisten saja, kalau mau jalur politik ya di jalur politik,” kata Mardani saat ditemui disela-sela Rakornas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 14 November 2019.
Selanjutnya, Mardani juga menganggap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam urusan etika, moral, dan kepentingan jika mundur dari PDIP.
Karena, ada aturan main menjadi pimpinan BUMN agar tidak ada konflik kepentingan. Selain itu, dirinya juga meminta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menaati aturan tersebut.
“Intinya ikuti aturan mainnya karena aturan main dibuat dalam rangka agar tidak ada conflict of interest, ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa rakyat negara,” ujar Mardani.
Seperti diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menemui Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, pada Rabu 13 November 2019. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku banyak berbicara dengan Erick Thohir soal perusahaan BUMN.
Intinya, Menteri BUMN ingin melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengurus satu dari 115 perusahaan pelat merah.
“Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai pertemuan. [elz/cnn]