Jusuf-Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar aparat keamanan bisa menyelamatkan rakyat dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera 1.300 warga sipil di daerah Utikini dan Banti, Kabupaten Mimika, Papua. Lain itu, aparat keamanan saat ini masih menggunakan pendekatan persuasif terhadap KKB tersebut.

“Kalau tidak dicapai, tentu pemerintah mementingkan kepentingan rakyat, jadi harus tegas juga untuk menyelesaikan itu, tapi sekarang ini harus dengan (pendekatan) persuasif supaya jangan terjadi korban yang banyak,” kata JK, Selasa, 14 November 2017.

JK menyebutkan, tujuan kelompok bersenjata tersebut melakukan penyanderaan merupakan upaya untuk melawan pemerintah. Karena itu, diminta agar aparat keamanan bisa menyelesaikan masalah ini dan menyelamatkan rakyat.

“Ya, harus menyelamatkan rakyat, apapun caranya,” ucap JK.

Lebih lanjut, JK menegaskan, dipastikan bantuan makanan bagi rakyat yang disandera telah dipenuhi baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Bahkan, PT Freeport Indonesia juga ikut memberikan bantuan karena ada indikasi dari 1.300 orang yang disandera banyak yang bekerja di perusahaan tambang tersebut.

Selain itu, KKB ini dituding sebagai dalang utama dari serangkaian aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Tembagapura akhir-akhir ini. Seperti teror penembakan terhadap kendaraan dan fasilitas PT Freeport Indonesia, penembakan terhadap anggota Brimob, penembakan terhadap warga sipil, pemerkosaan, dan lainnya.

Selanjutnya, saat ini diperkirakan sekitar 1.300 warga sipil masih terjebak di kampung-kampung itu. Mereka dilarang bepergian karena dijadikan tameng hidup oleh KKB untuk melakukan perlawanan kepada aparat keamanan.

Namun, pihak kepolisian telah menetapkan 21 orang daftar pencarian orang (DPO) atau buron atas beberapa aksi teror yang dilakukan di wilayah Tembagapura Papua oleh KKB. Bahkan, kepolisian juga masih melakukan pengejaran terhadap 21 nama tersebut.

Sementara, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono mengimbau kepada pemerintah dan DPR untuk segera bersikap atas kasus penyanderaan ini. Karena, mereka merupakan kelompok separatis.

“Itu separatis, berdasarkan UU harus ditumpas dan diberantas. Jadi, tentunya dalam kegiatan ini tentara ada payung hukumnya. Kami mengimbau kepada pemerintah dan DPR harus mengambil sikap dibagaimanakan kelompok kriminal bersenjata,” kata Jenderal Mulyono di Pusdikif Pussenif Kodiklat AD, Ciputat, Selasa.

Selanjutnya, ditegaskan Jenderal Mulyono, pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus penyanderaan tersebut dan menilai kelompok bersenjata banyak membuat pernyataan yang mengundang provokasi, bahkan menyatakan perang dengan Indonesia. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat.

Sementara, dikatakan Jenderal Mulyono, tanpa payung hukum yang jelas, TNI tidak bisa berbuat apa-apa di sana, apalagi kondisinya bukan dengan status darurat militer. Namun, berdasarkan undang-undang, pihaknya saat ini mendukung kepolisian.

“Dia nantang kepada kita. Kita serahkan kepada pemerintah dan DPR. Sebab, TNI tidak bisa berbuat tanpa ada payung hukum. Selama ini masih mem-backup kepolisian karena UU-nya masih begitu,” kata Jenderal Mulyono.

Selain itu, Jenderal Mulyono juga mengatakan, pihaknya akan bertindak dalam koridor hukum yang benar. Jika undang-undang mengamanatkan TNI turun langsung dalam kasus penyanderaan, dirinya mengaku siap dan sudah mempersiapkan pasukan dengan tujuan membuat Papua lebih kondusif.

Sedangkan, DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua menyatakan tidak mau menjadi mediator aparat keamanan dengan KKB.

Menurut Ketua DPRD Mimika Elminus Mom di Timika, persoalan yang terjadi di Tembagapura begitu rumit dan tidak bisa dipandang enteng sebelah mata.

“Aduh, susah, Pak. Jangan anggap gampang. Kita tidak bisa main-main mau masuk ke sana untuk negosiasi. Ini masalah besar. Jangan-jangan nanti kita dapat mati semua,” kata Elminus Mom.

Menurut salah seorang anggota DPRD Mimika lainnya, Yohanes Felix Helyanan, dirinya mengaku memahami kesulitan yang dihadapi kalangan legislatif setempat untuk menengahi permasalahan antara KKB dengan aparat keamanan di wilayah Tembagapura.

“Kami tidak memiliki akses untuk mengetahui situasi yang terjadi di Tembagapura itu. Kami cuma bisa tahu dari media bahwa akses masyarakat ke Banti, Kimbeli, dan kampung-kampung lain itu sudah putus sehingga pemerintah sulit untuk distribusikan bahan kebutuhan pokok masyarakat,” kata Yohanes Felix Helyanan.

loading...