Demokrat Protes Surat AHY Tak Dijawab, Begini Respons Eks TKN Jokowi

Arsul-Sani
Arsul Sani.

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrat memprotes sikap Istana yang tak ingin menjawab surat ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), soal isu kudeta Partai Demokrat.

Menanggapi hal itu, Waketum PPP yang juga mantan jubir TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani, menilai keterangan Mesesneg Pratikno merupakan apresiasi karena bisa saja Istana tidak memberikan komentar apapun.

“Apa yang sudah disampaikan oleh Mensesneg Pratikno bisa sudah merupakan respons Istana terhadap persoalan PD. Ini sudah cukup merupakan apresiasi terhadap PD, karena sebetulnya bisa saja Mensesneg pun tidak berkomentar,” kata Arsul Sani kepada awak media, Sabtu, 6 Februari 2021.

Arsul Sani mengatakan seharusnya Partai Demokrat memahami sikap Istana dalam menyikapi konflik internal partai politik. Bahkan, kata dia, di era mantan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat sebagai Presiden RI, pihak Istana terkesan enggan untuk dilibatkan saat terjadi konflik internal parpol ataupun ormas.

Baca juga:   Politisi Demokrat Tanggapi Peluang Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin

“Seyogianya PD paham tentang kebiasaan Istana menyikapi situasi internal parpol yang bergolak. Dulu zaman Pak SBY 10 tahun jadi Presiden malah setiap ada perselisihan internal parpol atau ormas besar ada ungkapan di lingkungan internal Istana ‘lihat…, mereka yang ribut, terus kita yang disalahkan’. Dan kemudian tidak ada pejabat yang akan menjawab tuduhan terkait keterlibatan Istana,” ungkapnya.

Untuk itu, Arsul Sani pun berharap Partai Demokrat dapat menyelesaikan isu kudeta dan dugaan keterlibatan Moeldoko secara pribadi. Dirinya meminta Istana tidak dilibatkan dalam kisruh kudeta Partai Demokrat tersebut.

“Dengan keterangan Mensesneg tersebut maka soal interaksi antara elemen-elemen PD dengan Moeldoko adalah dalam kapasitas Moeldoko pribadi sehingga seyogianya disikapi terhadap pribadi Moeldoko dan tidak menarik-narik Istana dengan bungkus apapun seperti minta klarifikasi dan sebagainya,” ujar Arsul Sani.

Sebelumnya, Partai Demokrat memprotes sikap Istana karena tak ingin menjawab surat AHY terkait isu kudeta Partai Demokrat lantaran menilai itu urusan internal partai. Partai Demokrat berkukuh menganggap ada keterlibatan eksternal, yakni Kepala KSP Moeldoko.

Baca juga:   PPP Lakukan Klarifikasi, Terkait Atas Tuduhan Djan Faridz Bagikan Uang

“Berikut ini akan kami sampaikan alasan kami mengapa gerakan itu bukan hanya masalah internal Partai Demokrat. Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan gerakan pengambilalihan Partai Demokrat, GPKPD, bukan hanya segelintir kader dan eks kader PD tapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko,” ujar Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Jumat, 5 Februari 2021.

Teuku Riefky Harsya menilai Moeldoko aktif dalam gerakan upaya kudeta partainya. Karena itu, dirinya tak terima Istana enggan menjawab surat AHY karena alasan isu kudeta merupakan masalah internal partai.

“Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya masalah internal partai semata,” tukasnya. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar