harianpijar.com – Facebook Inc pada Kamis, 13 April 2017, mengatakan bahwa mereka telah manangguhkan 30.000 akun di Perancis. Penangguhan tesebut dilakukan sebagai upaya menghentikan penyebaran berita palsu atau hoax, kesalahan informasi dan spam.
Langkah Facebook itu diambil tepat 10 hari sebelum putaran pertama pemilihan presiden Prancis dimulai, dan menjadi salah satu tindakan yang paling agresif dari Facebook terhadap akun-akun yang melanggar persyaratan layanan, bukan hanya menanggapi keluhan pengguna.
Facebook sendiri berada di bawah tekanan kuat di Eropa, karena pemerintah di seluruh benua mengancam dengan undang-undang baru dan denda, kecuali jika raksasa sosial media itu bergerak cepat untuk menghilangkan propaganda ekstrimis atau konten lainnya yang melanggar hukum negara setempat.
Seperti dilansir Reuters, tekanan di situs-situs media sosial termasuk Twitter, YouTube dan Facebook telah mengintensifkan langkah mereka untuk jangka panjang terkait pemilu di Perancis dan Jerman.
Sementara itu, juga pada hari yang sama, Facebook telah mengeluarkan iklan satu halaman penuh di surat kabar terlaris Jerman untuk mendidik pembaca tentang bagaimana berita palsu atau hoax ditempatkan.
Dalam sebuah postingan blog, Facebook mengatakan tindakan terhadap 30.000 akun palsu di Perancis, berprioritas untuk menghapus akun dengan kegiatan posting bervolume tinggi dan memilik audiences yang besar.
Sumber dari Facebook mengatakan bahwa perusahaan telah memperkuat rumus atau algoritma untuk mendeteksi akun-akun penipu yang dijalankan dengan cara otomatis.
“Kami telah membuat perbaikan untuk mengenali akun yang tidak otentik secara lebih mudah dengan mengidentifikasi pola aktivitas – tanpa menilai isi konten itu sendiri,” tulis Shabnam Shaik, manajer tim keamanan Facebook, dalam sebuah postingan blog resmi.
Facebook menggunakan pengenalan pola otomatis untuk mengidentifikasi postingan berulang dari konten yang sama dan peningkatan pesan. Selanjutnya, langkah yang dilakukan Facebook pada pekan depan akan memudahkan pengguna untuk melaporkan potensi penipuan dan hoax.