harianpijar.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS berharap pemerintah meninjau kembali rencana tersebut.
“Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi. Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari Pemimpinnya!” ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam keterangannya, Kamis, 1 September 2022.
Menurut Ahmad Syaikhu, kenaikan harga BBM akan berdampak, khususnya bagi masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pascapandemi. Dirinya menyebut tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan, serta elemen masyarakat lainnya akan menjerit.
“Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan,” tuturnya.
Ahmad Syaikhu menyinggung beberapa waktu yang lalu rakyat sudah terpukul oleh kenaikan harga minyak goreng dan meroketnya harga telur. Dirinya menilai akan ada dampak domino dari kenaikan BBM ini.
“Kalau BBM dan solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya,” ucapnya.
Selain itu, dikatakan Ahmad Syaikhu, kebijakan pemerintah menaikkan BBM tersebut terkesan tidak berempati. Dirinya lalu menyinggung proyek IKN.
“Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi,” kata Ahmad Syaikhu.
“Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?” tambahnya. (ilfan/det)