harianpijar.com, JAKARTA – Edhy Prabowo menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster.
Menurut Direkrut Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua kemungkinan pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP. Pertama, pengganti Edhy Prabowo sama-sama berasal dari Partai Gerindra.
“Ada 2 kemungkinan. Pertama, pengganti Edhy akan tetap internal Gerindra, terutama yang masuk inner circle Prabowo, di mana loyalitas dan militansinya sudah teruji ke partai,” ujar Adi Prayitno kepada awak media, Kamis, 26 November 2020.
Adi Prayitno menilai sejumlah nama elite Partai Gerindra bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Edhy Prabowo, seperti Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, hingga Sandiaga Uno. Menurutnya, posisi penting mereka di partai tetap bisa memungkinkan untuk menjabat sebagai menteri.
“Yang jelas pengganti Edhy pasti sangat dekat Prabowo. Minimal bisa dilihat dari komposisi kepengurusan di partai. Nama seperti Ahmad Muzani, Sufmi Dasco, bahkan Sandiaga Uno masuk nominasinya,” kata Adi Prayitno.
“Sangat mungkin (pejabat teras partai jadi menteri). Edhy Prabowo juga waketum, jadi tak soal. Tergantung penugasan partai tentunya. Toh, menteri Jokowi ada yang ketum partai. Jadi tak masalah pejabat teras partai jadi menteri. Ada kecenderungan yang jadi menteri adalah pengurus teras partai, atau sangat dekat dengan ketum,” imbuhnya.
Kemungkinan kedua, lanjut Adi Prayitno, pos menteri KKP akan diisi dari profesional. Hal itu juga akan menimbulkan pergeseran, di mana kader Partai Gerindra akan mendapatkan posisi di kementerian lain untuk menggantikan kursinya yang hilang.
“Kedua, sangat mungkin pengganti Edhy dari pihak lain, entah profesional atau parpol lain, tapi jatah menteri Gerindra tak dikurangi. Hanya merotasi kementerian untuk jatah Gerindra. Menteri KKP boleh orang lain, tapi ada kader Gerindra yang diproyeksikan di kementerian lain. Karena koalisi Gerindra ke Jokowi bagian politik akomodasi. Wallahu a’lam, hanya Jokowi, Prabowo, dan Tuhan saja yang tahu soal posisi pos Gerindra andai tak lagi di KKP,” ujar Adi Prayitno.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai sosok Susi Pudjiastuti, yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, berpotensi kembali menduduki kursinya di kementerian. Namun, ada risiko gesekan politik hingga birokrasi jika Susi Pudjiastuti kembali menjadi Menteri KKP.
“Pertama kalau faktor kapabilitas dan profesionalitas dan beban politik yang netral, ada di sosok Susi Pudjiastuti tentu saja, mantan menteri yang kita tahu akan didukung oleh publik, lalu kemudian juga sudah mengerti seluk beluk dari KKP,” kata Yunarto Wijaya.
“Akan tetapi risikonya 2, pertama secara politik tentu saja akan ada hal yang harus dihitung ulang terkait Gerindra misalnya, yang merasa jatahnya dikurangi, atau kemudian catatan juga buat partai-partai merasa bisa ditendang kapanpun. Kedua mungkin risiko di jajaran birokrasi,” tambahnya.
Yunarto Wijaya mengatakan opsi kedua, bisa saja salah satu dirjen di KKP diangkap menjadi menteri. Hal itu dinilai tidak akan menimbulkan kegaduhan politik, tetapi bisa berpotensi menutupi proses pemeriksaan yang dilakukan KPK.
Sedangkan opsi ketiga, kursi Menteri KKP akan tetap dijabat oleh kader Partai Gerindra. Namun, menurut Yunarto Wijaya, perlu sosok yang diterima oleh publik, salah satunya nama Sandiaga Uno.
“Pilihan ketika menghitung aspek politik, tidak mengganggu koalisi, akan tetapi juga sosok tersebut sama-sama dari Gerindra, tapi cenderung bisa diterima publik. Misalnya dia populer atau cenderung dianggap mampu. Salah satu nama yang terpikir menurut saya bisa saja seorang Sandiaga Uno,” jelasnya.
Sandiaga Uno dinilai memiliki kemampuan yang manajerial yang mumpuni untuk menjadi seorang menteri. Selain itu, Sandiaga Uno yang juga dekat dengan Susi Pudjiastuti akan menjadi nilai tambah bagi dirinya.
“Karena ya kita tahu levelnya (Sandiaga Uno) sudah mantan waketum, Dewan Gerindra, bahkan mantan calon wakil presiden Prabowo. Populer di mata publik, dan belakangan kecenderungannya statement-nya kan sudah bersifat netral, tidak lagi berseberangan seperti Fadli Zon misalnya, sehingga mungkin cenderung lebih bisa diterima,” kata Yunarto Wijaya.
“Yang menarik mungkin Sandi kalau kita lihat di media dan sosial media kan cukup dekat bersahabat dengan Bu Susi, jadi itu mungkin added value di level persepsi lebih bisa diterima,” pungkasnya. (nuch/det)