harianpijar.com, JAKARTA – Deputi IV Bidang Komunikasi, Politik, dan Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro mempertanyakan maksud pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) soal kosongnya kepemimpinan penyerap aspirasi yang disampaikan dalam acara webinar DPP PKS.
Menurut Juri Ardiantoro, pernyataan JK itu tidak relevan jika merujuk pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin saat ini.
“Pertama, perlu diperjelas apa yang dimaksud ‘kekosongan kepemimpinan aspiratif’. Apakah presiden dan wapres, atau DPR/MPR, atau kepemimpinan pada institusi-institusi lain? Sebab, jika merujuk pada kepemimpinan Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin, pernyataan Pak JK menjadi tidak relevan,” kata Juri Ardiantoro saat dihubungi, Minggu, 22 November 2020.
“Pak Jokowi itu sosok pemimpin yang lahir dari proses demokrasi, sehingga beliau sadar betul untuk memegang dan mewujudkan kepemimpinan yang terbuka dan aspiratif,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Juri Ardiantoro menilai pernyataan JK terlalu politis apabila menghubungkan kosongnya kepemimpinan aspirasi dengan Habib Rizieq Syihab. Pernyataan itu dinilai bisa mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi.
“Kedua, pernyataan Pak JK adalah pernyataan yang sangat politis. Kepemimpinan aspiratif yang dinisbatkan pada sosok HRS adalah pernyataan politik yang dapat diduga untuk mendelegitimasi kepemimpinan Pak Jokowi,” sebutnya.
Selain itu, dikatakan Juri Ardiantoro, pernyataan JK juga sejalan dengan yang selama ini digaungkan Habib Rizieq.
“Ketiga, pernyataan Pak JK sebagai manuver politik searah dan sejalan dengan apa yang ditunjukkan HRS dan pendukung-pendukungnya. Sebab, gerakan HRS adalah jelas gerakan politik yang dibungkus dengan baju agama,” ujar Juri Ardiantoro.
Sebelumnya, JK menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan DPP PKS bertajuk ‘Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat’ pada Jumat, 20 November 2020 lalu. JK berbicara mengenai fenomena Habib Rizieq yang meluas sehingga melibatkan TNI-Polri.
“Kenapa masalah Habib Rizieq Syihab, begitu hebat permasalahannya sehingga polisi, tentara, turun tangan, sepertinya kita menghadapi sesuatu yang guncangnya yang ada. Kenapa itu terjadi, ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas,” ujar JK dalam webinar itu.
“Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik, begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Ini suatu menjadi, suatu masalah, Habib Rizieq itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita,” imbuhnya.
JK juga berbicara soal pandangannya soal kenapa banyak orang lebih percaya kepada Habib Rizieq ketimbang partai Islam untuk menyuarakan aspirasinya. Dirinya menilai hal itu disebabkan kekosongan sistem demokrasi dalam ideologi Islam.
“Kenapa ratusan ribu orang itu, begitu, kenapa dia tidak percayai DPR untuk berbicara. Kenapa tidak lebih percaya partai-partai terkhusus partai Islam untuk mewakili masyarakat itu. Kenapa masyarakat memilih Habib Rizieq untuk menyuarakan ya punya aspirasi. Itu pertanyaannya yang sangat penting untuk kita evaluasi, jangka waktu khususnya PKS dan partai Islam lainnya, bahwa ada kekosongan sistem atau cara kita berdemokrasi, khususnya dalam ideologi keislaman yang kemudian diisi oleh Habib Rizieq, sehingga kita takut bahwa ini nanti demokrasi kembalikan demokrasi yang katakanlah sistem demo macam-macam, dan juga tentu merusak sistem kita semua,” paparnya.
Menurut JK, Indonesia perlu mengevaluasi sistem demokrasi. Dirinya menyebut Indonesia harus lebih banyak belajar tentang demokrasi.
“Inilah suatu sistem evaluasi yang kita harus berikan, kita harus pelajari, bahwa kita bicara tentang kegagalan demokrasi zamannya kita pimpin, kegagalan demokrasi dalam demokrasi pancasila, sehingga kembali menjadi miliform itu juga bisa sampai masalah ekonomi. Juga masalah proses yang harus kita perbaiki, sehingga jangan kita kembali lagi ke demokrasi jalanan. Jadi partisipasi masyarakat itu bukan mendukung apa yang dipilihnya. Tapi memilih jalannya sendiri menjadi demokrasi jalanan lagi, seperti yang terjadi pada reformasi ataupun pada tahun 65 66, ini bisa kembali terjadi apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak memperhatikan aspirasi seperti itu. Karena memang mungkin yang dipilihnya itu tidak dipilih secara langsung demokrasi TPS, tapi bukan orang yang tepat karena tidak mempunyai sesuatu kelebihan-kelebihan material sehingga terjadilah seperti ini,” kata JK. (nuch/det)