Tag: Revisi
Jelang Pelantikan Jokowi-Ma’ruf, Hasto: PDIP Inginkan Suasana Politik Kondusif
harianpijar.com, BANDA ACEH - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menginginkan suasana politik kondusif jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin pada 20 Oktober...
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Revisi Aturan Penghambat Investasi
JAKARTA, harianpijar.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diminta fokus merevisi peraturan yang sudah ada. Hal itu dikarenakan banyaknya membuat Peraturan Daerah (Perda)...
SBY Berharap Revisi UU Ormas Segera Dilakukan
JAKARTA, harianpijar.com - Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam akun Twitter pribadinya mengomentari Undang-Undang Ormas baru yang berasal dari Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017. Lain itu, SBY juga menyatakan, revisi UU...
Partai Demokrat Akan Kawal Revisi UU Ormas
JAKARTA, harianpijar.com - Partai Demokrat menyatakan akan mengawal revisi UU Ormas yang baru disahkan dalam rapat paripurna Selasa, 24 Oktober 2017 kemarin. Lain itu, pemerintah telah berkomitmen akan menginisiasi revisi terbatas atas UU Ormas...
ICMI: Revisi UU Anti Terorisme Tidak Perlu Atur Keterlibatan TNI
JAKARTA, harianpijar.com - Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah Digdoyo mengkritisi rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lain itu, dirinya tidak setuju TNI diikutsertakan dalam...
Wiranto: Saya Akan Habis-Habisan Meminta Agar RUU Terorisme Disahkah
JAKARTA, harianpijar.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pekan depan akan sekuat tenaga meminta DPR segera menyesaikan revisi UU Terorisme.
Lain itu, Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)...
Menteri Dalam Negeri Setujui Revisi Undang-Undang Tentang Ormas
JAKARTA, harianpijar.com - Kementerian Dalam Negeri menyetujui revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas), karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki salah satunya terkait syarat pembubaran ormas yang tidak sesuai dengan...