Tag: Perda
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Revisi Aturan Penghambat Investasi
JAKARTA, harianpijar.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diminta fokus merevisi peraturan yang sudah ada. Hal itu dikarenakan banyaknya membuat Peraturan Daerah (Perda)...
Mahkamah Konstitusi Batalkan Kewenangan Mendagri Mencabut Peraturan Daerah
JAKARTA, harianpijar.com - Mantan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menilai ada dua cara menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencabut peraturan daerah (Perda).
"Saya kira bisa dibuat semacam...
Terkait Putusan MK Tentang Perda Provinsi, Mendagri: Pihaknya Akan Cari Cara Lain Untuk Lakukan...
JAKARTA, harianpijar.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak lagi dapat mencabut perda provinsi karena telah melanggar UUD 1945.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, menanggapi hal itu dirinya menyayangkan adanya putusan...
Pemkot Pematangsiantar Gelar Konsultasi Publik Revisi Perda RT/RW
Dilaporkan wartawan harianpijar.com Dedi Sihombing
PEMATANGSIANTAR, harianpijar.com - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar, menggelar konsultasi publik terkait rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata/Ruang (RT/RW), di Aula kantor Bappeda, Selasa 23 Mei 2017.
Menurut...
Ahok: Kalau Sesuai Perda Alexis Tidak Bisa Ditutup
JAKARTA, harianpijar.com - Calon Gubernur DKI Jakarta yang menang dalam hitung cepat Anies Baswedan menegaskan, untuk menutup Hotel Alexis, harus berpegang pada peraturan daerah (perda). Lain itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, berdasarkan perda...
Mendagri: MK Batalkan Wewenang Soal Perda, Namun Masih Bisa Disiasati
JAKARTA, harianpijar.com - Kementerian Dalam Negeri menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan wewenang Menteri Dalam Negeri untuk menganulir Peraturan Daerah (Perda).
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pihaknya masih bisa menyiasatinya dengan menggunakan Pasal 243 Undang-undang...
MK: Gubernur dan Menteri Dilarang Membatalkan Perda
JAKARTA, harianpijar.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan kewenangan gubernur dan menteri membatalkan perda kabupaten atau kota sebagai hal yang inkonstitusional. Lain itu, yang berhak membatalkan perda ialah Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur dalam Pasal...