Tag: Pakar Hukum
Pakar: Keputusan Tak Memulangkan WNI Eks ISIS Berlandaskan Hukum Kuat
harianpijar.com, PURWOKERTO - Dekan Fakultas Hukum Universitas Soedirman Prof Ade Maman, menyebut keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks ISIS ke Tanah Air sudah berlandaskan hukum yang kuat.
"Keputusan pemerintah sudah tepat...
Pakar Hukum: Pengangkatan Wamen oleh Presiden Legal dan Konstitusional
harianpijar.com, JAKARTA - Terkait pengangkatan 12 Wakil Menteri (Wamen) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Bahkan, hal tersebut legal dan konstitusional.
"Pengangkatan 12 Wakil Menteri secara hukum dan administratif adalah sah dan...
Soal Penerbitan Perppu KPK, Pakar Hukum: Diminta Presiden Tidak Takut terhadap Desakan
harianpijar.com, JAKARTA - Pengamat hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Bambang Saputra mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak takut pada desakan pihak-pihak yang menginginkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU...
Soal Penerbitan Perppu KPK, Jaringan Aktivis Ingatkan Refly Harun Tak Dikte Jokowi
harianpijar.com, JAKARTA - Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JARI 98) Willy Prakarsa menanggapi komentar ahli hukum tata negara Refly Harun yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti...
Pakar Nilai Makin Cepat Jokowi Terbitkan Perppu KPK Makin Bagus
harianpijar.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi dan desakan menolak RUU KPK yang disahkan DPR terus terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Guna meredam kegaduhan ini, pengamat politik yang juga pakar hukum tata negara Refly Harun...
Pakar: Tak Ada Alasan untuk Tolak Pelantikan Presiden
harianpijar.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menanggapi soal kabar adanya upaya untuk menggagalkan pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wapres terpilih pada Oktober mendatang.
Margarito Kamis menyatakan, dalam situasi sekarang...
Pakar Hukum: Penerbitan Perppu Jangan Sampai Menyesatkan Presiden dan Masyarakat
harianpijar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengkaji secara mendalam mengenai tuntutan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, regulasi yang terbit melalui kewenangan Presiden itu...
Masif Aksi Tolak Revisi UU KPK, Pakar Sarankan Pemerintah Muncul dengan Argumen Berkelas
harianpijar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak perlu galau melihat masifnya aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Menurut pakar hukum tata negara Margarito Kamis, sebaiknya Jokowi tak mengeluarkan...
Pakar: Kalau Konsisten Harusnya Revisi UU KPK Ditunda Juga
harianpijar.com, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menilai ada inkonsistensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memperlakukan revisi Undang-Undang yang tengah dikebut DPR RI.
Pasalnya, Jokowi menunda RKUHP, namun tidak...
Pakar Hukum: Penerbitan Perppu KPK Dinilai Miliki Resiko Politik
harianpijar.com, JAKARTA - Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai memiliki risiko politik.
"Memang pilihan yang serba sulit, semua (keputusan) ada risikonya," kata Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Katolik...