Tag: Bambang Wuryanto
Bambang Pacul Sebut Jokowi kalau Mau Jadi Wapres Bisa, tapi Harus Diajukan Parpol
harianpijar.com, JAKARTA - Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) berbicara soal kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi cawapres di Pilpres 2024.
Bambang Pacul mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang Jokowi mencalonkan diri sebagai...
Jawab Tudingan, Ganjar Pranowo: Saya Bermedsos Sudah Cukup Lama
harianpijar.com, SEMARANG - Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan pasukan di media sosial demi maju Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Ganjar Pranowo mengaku bahwa dirinya...
Beri Pesan ke Para Kepala Daerah yang Baru Dilantik, Begini Kata PDIP
harianpijar.com, SEMARANG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenangkan 17 dari 21 Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah. Ketua DPP PDIP Bidang Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, pun berpesan kepada para kepala daerah terpilih...
PKS Solo Pertimbangkan Kampanye Golput, PDIP: Itu Bukan Pendidikan Politik yang Benar
harianpijar.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi opsi kampanye golput yang akan dipertimbangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Solo. Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menilai kampanye golput kurang etis.
"Kurang etis lah,...
Bambang: PDIP Yakin Gibran Tetap Setia, Meski Tidak Dapat Rekomendasi Maju Calwalkot Solo
harianpijar.com, JAKARTA - Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka diyakini akan tetap setia menunggu rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), untuk maju sebagai calon Walikota Solo di pemilihan kepala daerah...
Soal Gibran, Politisi PDIP: Politik Dinasti di Dunia Timur Biasa
harianpijar.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menyebut politik dinasti di wilayah dunia timur, termasuk di Indonesia merupakan hal yang biasa.
Hal tersebut disampaikan Bambang Wuryanto, terkait pencalonan putra sulung...
PDIP: Pembatalan UU KPK Harus Lewat Judicial Review Bukan Penerbitan Perppu
harianpijar.com, JAKARTA - Pembatalan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melalui peninjauan kembali atau judicial review bukan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Kalau UU sudah diketok, ya constitutional law-lah, tidak ada cara lain...