harianpijar.com, SURABAYA – Hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) menempatkan Menteri ESDM yang juga Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebagai satu dari 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Membela sang ketum, Sekjen Partai Golkar Sarmuji mempertanyakan metode yang digunakan Celios dalam melakukan survei.
“Metode survei yang dipakai dipertanyakan,” ujar Sarmuji seusai Bimtek Fraksi Partai Golkar se-Jawa Timur di Surabaya, Kamis, 23 Januari 2025 baru lalu.
Selain itu, dikatakan Sarmuji, tolok ukur yang dipakai juga tidak jelas.
“Kalau menggunakan metode persepsi, semua orang bisa berbeda-beda persepsinya. Sementara untuk mengukur kinerja kan banyak indikatornya,” jelasnya.
Menurut Sarmuji, ruang lingkup kerja Kementerian ESDM cukup luas. Bahkan, bagi dia, sudah banyak kemajuan sejak dipimpin Bahlil Lahadalia.
“Sebaiknya dijelaskan di sisi mana kinerja kementerian sehingga disebut kurang baik. Metodenya harus jelas, termasuk sampel penilaiannya. Harus fair dong,” kata Sarmuji.
Celios sendiri adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.
Berdasarkan survei Celios, Bahlil Lahadalia menduduki urutan ketiga sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran.
Sedangkan dua urutan menteri di atas Bahlil Lahadalia adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Studi yang dilakukan Celios menggunakan survei berbasis expert judgment. Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
“Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ujar Celios dalam keterangan resmi, Rabu.
Setiap panelis diminta memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Lima indikatornya adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.
Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan. (kom/elz)