harianpijar.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan akan berbeda seperti era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Meski kini juga berada di luar pemerintahan, PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri akan mendukung Prabowo Subianto lantaran hubungan keduanya terjalin baik sejak lama.
Ahmad Basarah mengungkapkan pihaknya sempat diutus khusus oleh Megawati Soekarnoputri untuk berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, jauh sebelum Ketum Partai Gerindra itu dilantik sebagai Presiden ke-8 RI.
Menurutnya, salah satu poin penting pesan Megawati Soekarnoputri adalah PDIP tidak menganut paham oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Karena, dalam filosofi Pancasila, yang menjadi dasar ideologi partai, esensi negara adalah gotong royong.
“Oleh karena itu Bu Mega mengatakan, PDIP akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDIP sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” ujar Ahmad Basarah di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025.
Ahmad Basarah juga menekankan bahwa sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto tidak sama dengan posisi politik PDIP di masa pemerintahan SBY tahun 2004-2014 silam. Kala itu, PDIP menjadi partai yang sangat kritis terhadap pemerintahan SBY selama dua periode.
“Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, ‘saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo. Hubungan panjang dan baik ini akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya (Megawati) dengan Mas Bowo’,” tutur Ahmad Basarah menyampaikan pesan Megawati Soekarnoputri.
Kendati demikian, keputusan lebih lanjut mengenai posisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo Subianto akan ditetapkan dalam Kongres VI, sebagai forum tertinggi partai.
“Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan menggunakan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai Ketua Partai, mandatoris kongres,” kata Ahmad Basarah. (rmo/elz)