harianpijar.com, JAKARTA – Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan tidak ada niat dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempersulit rakyat dengan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah.
Menurutnya, sudah sepatutnya masyarakat yang menikmati ekonomi yang besar dikenakan pajak yang besar. Sedangkan rakyat yang kurang memiliki kekuatan ekonomi harus dilindungi dengan keringanan pajak yang luar biasa.
“Saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat dan karena itu harus kita dukung secara luas dan secara masif,” ujar Fahri Hamzah dalam diskusi ‘Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025’ di Jakarta, Rabu.
Prabowo Subianto, dikatakan Fahri Hamzah, ingin memastikan bahwa pajak adalah instrumen negara untuk menghadirkan ekonomi. Selain menaikkan pajak, pemerintah juga menggelontorkan banyak subsidi.
“Ini adalah jalan dari negara yang benar ya,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.
Menurut Fahri Hamzah, semua pihak harus menyadari kekayaan yang dimiliki harus menjadi tanggung jawab sosial. Karena orang yang memiliki kekayaan yang melimpah tidak akan bisa hidup tenang jika dikelilingi oleh orang miskin.
Untuk itu, dirinya menyebut Prabowo Subianto saat ini menggunakan komando ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih masif.
“Paling tidak, Pak Prabowo yang ingin melakukan dua hal dalam ekonomi, berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam dan mengacak-acak alam,” tuturnya.
Setelah Tahun Baru 2025, dirinya ingin Indonesia betul-betul akan menjadi negara yang dipandang oleh seluruh dunia. Untuk menjadi negara yang aman, tertib, damai, banyak hal yang bisa dilakukan di negara ini untuk membantu kemanusiaan sebagaimana cita-cita pendiri bangsa.
“Indonesia akan menjadi tidak saja pemain dalam negeri tapi pemain global, dan kita sudah tunjukkan sejak awal berdirinya republik ini,” pungkas Fahri Hamzah. (ant/elz)