harianpijar.com, MEDAN – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tudingan yang terkait dirinya mengerahkan Partai Cokelat (Parcok) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Utara.
Diketahui, Partai Cokelat atau Parcok merupakan istilah yang belakangan diasosiasikan dengan aparat kepolisian.
Jokowi menyerahkan jawaban ke calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution, yang juga merupakan menantunya. “Tanyakan ke Pak Bobby,” ujarnya saat berkunjung ke Kota Medan, Jumat, 29 November 2024.
Ditambahkan Jokowi, hal tersebut dibuktikan saja dan jangan tuduh-tuduhan. “Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan,” tuturnya.
Hal itu disampaikan setelah Jokowi disebut-sebut menggunakan Partai Cokelat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 2024.
Selain diduga memenangkan menantunya, Jokowi juga dituduh melakukan hal serupa untuk memenangkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta pihak yang merasa keberatan untuk melaporkan masalah itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau membawa perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
“Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK kan ada mekanismenya,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuding aparat kepolisian telah menyalahgunakan kekuasaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
“Kami menerima begitu banyak laporan-laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari Polri. Semula kami menyebut sebagai oknum,” ujar Hasto Kristiyanto pada awak media saat konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu baru lalu.
“Tetapi melihat terjadi begitu banyak di wilayah maka itu tidak lagi oknum,” tambahnya.
Menurut Hasto Kristiyanto, ada beberapa wilayah yang diduga mendapatkan campur tangan polisi, seperti Sulawesi Utara, Boyolali, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatera Utara.
“Ini menunjukkan suatu kekhawatiran terhadap sisi-sisi gelap demokrasi yang akan mengancam pelaksanaan pilkada secara demokratis, jujur, dan adil,” tegasnya.
Selain itu, Hasto Kristiyanto juga menuding campur tangan institusi kepolisian ini semata-mata untuk melanggengkan ambisi kekuasaan Jokowi.
“Rakyat sudah gelisah dengan keterlibatan ‘Partai Cokelat’ yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi,” tukasnya. (cnn/elz)