Krisis Demokrasi di Indonesia: Analisis Teori Sosial Kritis terhadap Praktik Korupsi

harianpijar

JAKARTA – Di tengah gejolak politik dan ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam upaya memperkuat fondasi demokrasinya. Sebuah fakta yang mengkhawatirkan adalah bahwa korupsi masih menjadi ancaman utama terhadap integritas sistem demokrasi di negara ini.

Menurut laporan terbaru Transparency International, Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024. Ini menunjukkan bahwa masalah korupsi tidak hanya berkelanjutan tetapi juga merembet berbagai sektor penting seperti politik, birokrasi, dan bisnis.

Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa ditahun 2024 telah terungkap kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah TBK yang merugikan negara sebesar kisaran 271 triliun Rupiah dan ini mencapai sekitar 300 triliun Rupiah, kata Jaksa Agung.

Data ini menunjukkan betapa mendalam dan luasnya masalah korupsi di Indonesia, yang tidak hanya merugikan perekonomian tetapi juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi demokrasi. Situasi demokrasi dan korupsi di Indonesia menggambarkan negara yang sedang berjuang memperkuat demokrasi di tengah tantangan yang serius dari korupsi.

Meskipun telah berkomitmen untuk melawan korupsi dengan pembentukan lembaga anti-korupsi dan reformasi kebijakan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga integritas sistem demokratisnya. Praktik korupsi yang tersebar luas, baik dalam politik maupun sektor bisnis, terus mengancam stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan (Lamijan & Tohari, 2022).

Dalam konteks ini, Secara umum, korupsi biasanya digambarkan sebagai perilaku yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik, atau sumber-sumber kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Budi Setiyono, 2015).

Teori sosial kritis melihat korupsi sebagai hasil dari ketidaksetaraan dan penindasan dalam struktur kekuasaan sosial politik. Dengan fokus pada eksploitasi ekonomi dan dominasi politik, teori ini menyoroti bagaimana korupsi tidak hanya menguntungkan elit kekuasaan tetapi juga merugikan masyarakat luas dengan menghambat pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan mengkritisi kapitalisme dan struktur kekuasaan yang tidak setara, teori sosial kritis memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana praktik korupsi di Indonesia tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga fenomena yang memperburuk ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi.

Teori sosial kritis menjadi penting karena memberikan alat analisis untuk memahami akar penyebab ketidakadilan sosial dan ketimpangan kekuasaan yang berperan dalam menguatkan praktik korupsi di Indonesia dengan mengkaitkannya pada aliran pemikiran Frankfrut school khususnya Teori Kritis toko pecentusnya seperti Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno.

Baca juga:   Memahami Black Lives Matter dalam Kerangka Pemikiran Karl Marx

Studi Kasus

Di Indonesia, praktik korupsi telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap sistem demokrasi dan kehidupan sosial. Beberapa studi kasus yang sedang viral pada saat ini menyoroti kerumitan fenomena seperti kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah TBK, dengan menggunakan Teori aliran pemikiran Frankfrut School teori kritis dari Max Horkheimer dan Theodor Adorno dari Mazhab Frankfurt. kita dapat memahami dinamika yang melatarbelakangi praktik korupsi tersebut.

Kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah TBK

Kasus korupsi PT Timah Tbk berawal dari kerja sama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal. Kerja sama ini melibatkan beberapa perusahaan swasta yang melakukan penambangan bijih timah secara ilegal dan menjual hasilnya kembali kepada PT Timah Tbk dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga standar.

Dengan demikian, PT Timah Tbk mengalami kerugian besar, sekitar Rp 271 triliun, termasuk kerugian dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan yang disebabkan oleh korupsi ini (Riyanto & Istimeisyah, 2024).

Dalam kasus korupsi ini Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDSUS) melibatkan enam tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut adalah HLN selaku manajer PT QSE, HM perwakilan PT RBT, SG selaku komisaris PT SIP, TMN alias AN selaku binificiary owner CV VIP, S selaku Direktur PT RBT, dan RI selaku Dirut PT SBS.

Kasus korupsi PT Timah Tbk ini menjadi sorotan karena besarnya kerugian yang dialami oleh negara, yaitu sekitar Rp 271 triliun. Kasus ini juga menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk industri pertambangan, dan bahwa korupsi dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.

Untuk menganalisis kasus korupsi PT Timah Tbk menggunakan teori kritis dari Max Horkheimer dan Theodor Adorno dari Mazhab Frankfurt, dapat menggunakan beberapa aliran konsep inti dari teori kritis mereka, yaitu kritik terhadap kapitalisme, dominasi budaya, dan kesadaran palsu, guna memahami dinamika yang melatarbelakangi praktik korupsi tersebut.

Kritik terhadap Kapitalisme

Baca juga:   Kritik Sosial terhadap FOMO pada Wanita dalam Menyaksikan Pertandingan Timnas Indonesia: Analisis Feminis

Eksploitasi dan Ketidakadilan, Ekonomi Horkheimer dan Adorno menyatakan bahwa kapitalisme memungkinkan eksploitasi dan ketidakadilan sistemik.

Dalam kasus PT Timah Tbk, kerja sama ilegal dengan perusahaan swasta untuk penambangan bijih timah demi keuntungan pribadi menunjukkan eksploitasi ekonomi. Penjualan bijih timah dengan harga lebih tinggi dari standar mencerminkan manipulasi pasar demi keuntungan pribadi, menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Dominasi Budaya

Kontrol dan Dominasi Ekonomi, para pemikir ini mengkritik bagaimana industrialisasi dan budaya massa dapat digunakan untuk kontrol dan dominasi.

Perusahaan swasta dalam kasus ini memanfaatkan kekuatan mereka untuk mengontrol produksi dan harga timah. Praktik ilegal tersebut mencerminkan dominasi kapitalis yang mengutamakan keuntungan tanpa memikirkan dampak sosial dan lingkungan.

Kesadaran Palsu

Manipulasi dan Kesadaran Palsu, teori kritis berpendapat bahwa kapitalisme menciptakan kesadaran palsu di mana orang tidak menyadari ketidakadilan yang terjadi.

Para pelaku korupsi dalam kasus ini mungkin memanipulasi sistem dan orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Pengetahuan masyarakat tentang praktik ilegal ini mungkin terbatas, memungkinkan para pelaku melanjutkan tindakan mereka tanpa banyak perlawanan.

Dampak Sosial dan Lingkungan

Kerugian Lingkungan dan Sosial, kerugian besar PT Timah Tbk dan kerusakan kawasan hutan menunjukkan bagaimana kapitalisme sering mengabaikan dampak lingkungan dan sosial.

Horkheimer dan Adorno menekankan bahwa sistem kapitalis memprioritaskan keuntungan ekonomi di atas kesejahteraan sosial dan lingkungan. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana korupsi dalam industri dapat menyebabkan kerusakan yang luas, baik secara finansial maupun lingkungan.

Krisis demokrasi di Indonesia semakin parah dengan maraknya korupsi, seperti terlihat pada kasus korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun. Meski pemerintah telah berupaya memberantas korupsi melalui pembentukan lembaga anti-korupsi dan reformasi kebijakan, tantangan besar tetap ada dalam menjaga integritas sistem demokratis.

Menurut aliran pemikiran teori kritis dari Max Horkheimer dan Theodor Adorno dari Mazhab Frankfurt, korupsi di Indonesia bukan hanya masalah hukum, tetapi juga memperburuk ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang dipicu oleh eksploitasi dan dominasi kapitalisme.

Untuk mengatasinya ialah memperkuat lembaga anti-korupsi, menerapkan reformasi kebijakan yang lebih tegas, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan dan sektor bisnis.

Wahyu Wibisono
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini