Harapan dan Realitas Middle Class dalam Sistem Pendidikan Nasional

Middle-Class
. (foto: dok. canva)

BANTEN – Selama dua dekade terakhir, kelas menengah di Indonesia terus berkembang dan kini mencakup mayoritas penduduk. Kelas menengah atau middle class berada diantara kelas bawah dan kelas atas dalam kelompok sosial-ekonomi.

Kelas ini sering dianggap memiliki pengaruh besar di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, maupun pendidikan. Di Indonesia kelas ini sering di gambarkan sebagai kelompok yang memiliki penghasilan yang cukup, memiliki rumah, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, dan mampu menempuh pendidikan tinggi.

Namun, sangat disayangkan bahwa gambaran ideal tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Kondisi kelompok kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir cukup memprihatinkan.

Dilansir dari Databooks.katadata.co.id, pada bulan Maret 2024 terjadi kenaikan harga bahan pokok yang terus meningkat. Selain itu, biaya pendidikan pada Perguruan Negeri Tinggi masih terbilang tinggi bagi kaum menengah. Sementara pendapatan atau gaji kelompok ini tidak mengalami kenaikan signifikan, semakin memberatkan kehidupan masyarakat kelas menengah.

Bagi keluarga kelas atas dengan perekonomian yang mapan, pendidikan dianggap sebagai panggung kompetisi untuk menunjukkan reputasi dan meningkatkan status sosial. Sebaliknya, bagi keluarga kelas bawah, pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan yang diderita.

Lantas apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dari kelas menengah melalui pendidikannya? Beberapa orang beruntung masih bisa melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Namun, tidak sedikit yang harus menyerah karena kesulitan biaya.

Baca juga:   Tantangan Serang Siaga 112 sebagai Call Center Diskominfo Kota Serang

Kita harus membuka mata terhadap realitas ini, tidak semua mahasiswa dari kelas menengah mendapatkan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang sesuai dengan pendapatan keluarga. Bahkan yang terjadi pada sebagian mahasiswa, uang kuliah tunggal lebih tinggi dari penghasilan yang didapatkan orang tua mereka.

Hal ini tentu memberatkan bagi orang tua mahasiswa yang berada pada ekonomi middle class. Ditambah lagi mahasiswa yang berada pada kelas ini tidak dapat mengajukan beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) karena terhalang persyaratan pengajuan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang tidak dimiliki oleh kelas menengah. Sehingga mahasiswa dan orang tua terjebak dalam kebimbangan beban finansial yang mencekik.

Kebimbangan ini masih terus berlanjut ketika beasiswa yang ditawarkan pihak lainnya juga turut serta mempertanyakan kepemilikan surat keterangan tidak mampu. Dimana hal ini difokuskan untuk membantu mahasiswa dengan kelas ekonomi bawah.

Adanya kriteria yang ketat dalam menilai pendapatan keluarga sering kali membuat mahasiswa dari kelas menengah tidak memenuhi syarat penerimaan beasiswa. Walaupun mereka juga sama halnya mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikannya.

Baca juga:   DPRD Provinsi Banten Meningkatkan Etika Profesi Humas untuk Transparansi dan Integritas

Mahasiswa kelas menengah juga seringkali menghadapi dilema ketika harus memilih universitas untuk melanjutkan pendidikannya. Bagi mahasiswa kelas menengah, pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke PTN (Perguruan Tinggi Negeri) sering kali menjadi harapan satu-satunya.

Dengan pertimbangan apabila memilih di PTN mereka menganggap biaya yang dikeluarkan lebih terjangkau, namun pada kenyataannya, biaya UKT masih tidak sesuai dengan penghasilan orang tua mereka, sehingga tetap memberatkan.

Disisi lain jika mereka ingin berkuliah di universitas swasta terkendala biaya yang tinggi. Berbeda halnya dengan mahasiswa yang berasal dari kelas atas yang memiliki lebih banyak pilihan termasuk berkuliah di universitas swasta.

Dilema ini juga memberikan dampak psikologis bagi mahasiswa kelas menengah. Mereka berada diantara keinginan untuk mendapatkan pendidikan terbaik, tetapi juga terjebak pada keterbatasan finansial.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya lebih lanjut oleh pemerintah dan institusi pendidikan di Indonesia, agar memberikan regulasi yang lebih jelas dan adil dalam penentuan pemberian Uang Kuliah Tunggal (UKT). Selanjutnya untuk program beasiswa yang dibuat perlu didesain lebih luas dengan mempertimbangkan kebutuhan dari mahasiswa kelas menengah yang berada di posisi nanggung.

Rachmadina Safitri
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini