Kelanjutan Sensus Pertanian, Sekuritisasi Ketahanan Pangan di Indonesia?

Pertanian
Ilustrasi. (foto: dok. antarafoto)

JAWA TIMUR – Seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi), 15 Mei 2023, untuk mengadakan Sensus Pertanian menjadi setiap lima tahun sekali dari yang awalnya setiap sepuluh tahun sekali pada sambutan peluncuran Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara dianggap mampu menjadi awalan untuk lebih diperhatikannya sektor pertanian dan masalah pangan di Republik Indonesia (RI).

Dalam pernyataan yang diungkapkan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M Habibullah, sensus akan dilakukan selama dua bulan dimulai pada tanggal 1 Juni hingga 30 Juli mendatang. Fokus pendataannya pun melibatkan setidaknya lima bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Diharapkan dengan adanya sensus ini, akan didapatkan data yang mutakhir sehingga ketika pengambilan keputusan nantinya akan lebih akurat. Jika melihat dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, maka sektor pertanian adalah sektor yang cukup strategis yang menyumbang sebesar 11,8 persen dari total PDB.

Masalahnya: Apa kelanjutan setelah dilakukan sensus pertanian? Apakah hanya berhenti untuk dijadikan data rujukan ter-up-to-date dalam pengambilan keputusan saja? Tentu tidak. Sensus Pertanian sudah seharusnya dapat dilanjutkan dan diimbangi dengan upaya menjaga ketahanan pangan nasional khususnya di tengah isu krisis pangan global.

Akar Masalah Pangan Indonesia: Tingginya Angka Ketergantungan Impor

Sensus Pertanian juga bertujuan untuk memetakan masalah pangan nasional yang berakar dari masalah pertanian. Seperti semakin sedikitnya lahan pertanian yang berdampak pada semakin sedikitnya hasil pertanian di Indonesia; masalah statistik geospasial pertanian yang hanya bersumber di daerah pedesaan saja, padahal di negara-negara lain sudah diberlakukan urban farming; hingga kerentanan Indonesia dengan masalah aging farmers yang mana tidak ada regenerasi petani.

Menurut data BPS pada Sensus Pertanian tahun 2013, jumlah persentase petani milenial hanya 15% saja dan secara umum tercatat ada penurunan jumlah petani sebanyak 980.000 orang. Masalah-masalah tersebut bermuara pada ketergantungan impor pangan Indonesia.

Sebenarnya, Indonesia sendiri memiliki UU No. 18 Tahun 2012 mengenai ketahanan pangan. UU ini secara substantif memiliki definisi yang sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) bahwa ketahanan pangan adalah kondisi bahwa setiap individu baik secara fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Baca juga:   Dukung Ketahanan Pangan, Sambu Group Gelar Pelatihan Budidaya Tanaman

Namun pada tataran empirisnya, BPS mencatat, sepanjang tahun 2022, Indonesia masih mengimpor komoditas pangan pokok seperti beras sebanyak 429.207 ton dengan nilai mencapai 183,8 juta US dolar, meningkat 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Mengutip pernyataan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika, Indonesia masih mengandalkan impor hingga 60-65%, sungguh miris, jangan sampai Indonesia masuk ke dalam perangkap pangan (food trap).

Ketahanan Pangan dalam Perspektif Keamanan Manusia

Masalah pangan sebenarnya menjadi hal yang fundamental dalam kajian keamanan global. Namun, jika dipersempit pada tataran nasional, ketahanan pangan suatu negara harus dipenuhi agar indeks keamanan manusiawinya terpenuhi dan keamanan nasionalnya pun stabil.

Krisis pangan merupakan ancaman bagi negara Indonesia. Keamanan manusiawi (human security) sendiri adalah perspektif yang memosisikan manusia menjadi subjek keamanan; bahwa untuk menjadi negara yang aman, tidak hanya harus menjaga keamanan tradisionalnya (kekuatan militer dan batas negara) saja tetapi juga bisa memenuhi hak dasar manusia dalam hal ini masyarakatnya.

Contohnya, suatu negara bisa mempertahankan batas negaranya dan kekuatan militer yang berlimpah, tetapi negaranya masih tidak terlepas dari masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit massal, hingga polusi; maka negara tersebut masih dikategorikan sebagai negara yang tidak aman.

Ancaman-ancaman masih bisa hadir. Perspektif keamanan manusiawi muncul pada Laporan Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) 1994 ini berisikan tujuh lingkup keamanan, salah satunya food security atau keamanan pangan. Sehingga isu pangan harus menjadi fokus selanjutnya setelah melakukan Sensus Pertanian.

Perlunya Melanjutkan Sekuritisasi Pangan dengan Strategi yang Holistik

Dari penjelasan di atas, maka isu pangan sebenarnya juga berkaitan dengan isu pertahanan negara; karena krisis pangan adalah suatu ancaman bagi keamanan suatu negara.

Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998) menjelaskan konsep sekuritisasi, yakni proses menaikkan suatu isu menjadi isu keamanan. Sekuritisasi menekankan proses terdapat ancaman eksistensial yang membahayakan kelangsungan suatu objek yang dinilai penting untuk dipertahankan (referent object) bagi target atau audience, sehingga harus dilakukan tindakan untuk menyelesaikan ancaman tersebut.

Baca juga:   Dukung Ketahanan Pangan, Sambu Group Gelar Pelatihan Budidaya Tanaman

Dikaitkan dengan isu pangan, maka krisis pangan dianggap sebagai ancaman eksistensial yang dapat membahayakan keamanan manusiawi (hak dasar manusia) penduduk Indonesia.

Sekuritisasi pangan di Indonesia dapat dilihat di akhir 2019, ketika FAO memperingatkan semua negara di dunia akan ancaman krisis pangan di masa mendatang, Pemerintah Indonesia merespons dengan pembuatan food estate atau lumbung pangan cadangan nasional di Kalimantan Tengah. Sayangnya, hal tersebut hingga sekarang masih belum signifikan dalam menekan angka impor.

Pada akhirnya, menjawab mengenai apa yang bisa selanjutnya dilakukan setelah Sensus Pertanian 2023 adalah: (1) melanjutkan berbagai upaya sekuritisasi pangan. Utamanya memberi fokus kebijakan RI untuk mengurangi dependensi pada impor, membuat jejaring kerja sama dari tataran lokal, regional hingga global; (2) menyuntikkan anggaran untuk teknologi agrikultur modern; (3) memfokuskan arah kebijakan strategi holistik dengan model penta-helix yang melibatkan semua unsur masyarakat; dan (4) bersikap acuh bahwa ketahanan pangan berkontribusi pada pertahanan negara.

Karena negara yang kuat, bukan hanya negara dengan kekuatan militer yang canggih saja, tetapi juga negara yang kekuatan pangannya terjamin agar efek domino instabilitas ancaman negara dapat dihindarkan dan keamanan masyarakat terjaga.

Dengan terbukanya kesadaran perlunya memperpendek periodisasi Sensus Pertanian, Pemerintah RI diharapkan semakin mampu memasukkan urgensi untuk menjaga ketahanan pangan secara holistik.

Meminjam peribahasa “Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui”, sembari menyelesaikan permasalahan pangan; Indonesia bisa sekaligus mengejar ketertinggalan Indeks Ketahanan Pangan Global dan juga menjadikan kekuatan pangan menjadi bargaining power di ranah regional maupun internasional.

Firsty Chintya Laksmi Perbawani
Dosen Prodi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Kandidat Doktor Ilmu Sosial, Universitas Airlangga

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini