PKS Tanggapi NasDem yang Ungkit Koalisi Tak Akan Terbentuk jika Syaratkan Kader Cawapres

Muhammad-Kholid
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid. (foto: dok. pribadi via detik)

harianpijar.com, JAKARTA – Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mewanti-wanti rencana koalisi Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat tidak akan terbentuk jika ada persyaratan kader partai harus menjadi cawapres Anies Baswedan. Lantas, apa kata PKS menanggapi hal itu?

“Itulah indahnya komunikasi dalam berkoalisi. Kan nggak mesti sama pandangan kita,” ujar Juru Bicara PKS Muhammad Kholid kepada awak media, Selasa, 25 Oktober 2022.

Muhammad Kholid mengatakan nama bakal cawapres yang mengerucut di internal PKS adalah Ahmad Heryawan (Aher). Aher, kata dia, layak diusulkan sebagai cawapres karena sukses memimpin Jawa Barat selama 10 tahun.

“Aher yang sukses memimpin Jawa Barat 10 tahun layak dong diusulkan sebagai cawapres. Jawa Barat sebagai provinsi terbesar di Republik Indonesia,” ucapnya.

Kendati begitu, dikatakan Muhammad Kholid, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menjadi salah satu kandidat yang bagus untuk mendampingi Anies Baswedan. Menurutnya, usulan itu layak untuk dibahas bersama-sama.

“Partai Demokrat usulkan AHY juga masuk akal, layak untuk kita bahas bersama sebagai aternatif,” kata Muhammad Kholid.

“NasDem silakan siapa usulannya? Nanti kita simulasikan bareng-bareng,” imbuhnya.

Muhammad Kholid menekankan pentingnya pembahasan secara rasional dan objektif. Dirinya berharap akan ada keputusan yang tepat terkait hal itu.

“Yang penting duduk bareng, buka pikiran, kita bahas secara rasional dan obyektif. Beridiri sama tinggi duduk sama rendah insyaallah ketemu jalannya,” ujar Muhammad Kholid.

Baca juga:   Buni Yani Menduga Ada Permainan Elite Politik Dalam Kasusnya

Sebelumnya, nama AHY dan Aher mencuat sebagai figur yang digadang-gadang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Partai NasDem, parpol calon mitra koalisi Partai Demokrat dan PKS, menilai munculnya dua nama itu wajar dan mekanismenya diserahkan ke masing-masing parpol.

“Apa yang hari ini mengemuka di publik tentang dua figur tersebut itu adalah hal yang sah, normal, wajar, karena itu menjadi mekanisme internal partai masing-masing,” ujar Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada awak media, Selasa, 25 Oktober 2022.

Ahmad Ali menekankan dalam membangun sebuah koalisi tidak hanya untuk menggabungkan beberapa parpol agar memenuhi syarat pencapresan atau presidential threshold sebesar 20 persen. Namun, koalisi dibentuk untuk menyamakan persepsi dan pandangan.

“Selalu saya bilang bahwa dalam membangun koalisi itu menjadi salah satu hal yang harus didiskusikan, jadi dalam koalisi itu tidak hanya menggabungkan partai untuk memenuhi syarat keterpenuhan pencapresan, tapi juga mempersamakan persepsi dan pandangan,” jelasnya.

Selanjutnya, Ahmad Ali mengatakan saat ini ketiga parpol sedang fokus mematangkan format bakal poros koalisi. Menurunya, hingga kini belum ada kesepakatan koalisi antara Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.

“Kita kan sampai hari ini belum ada kesepakatan koalisi kan. Dengan belum ada kesepakatan koalisi artinya belum ada kesepakatan. Belum bisa kita bicarakan tentang hal-hal yang menyangkut di luar kesepakatan berkoalisi,” tuturnya.

Baca juga:   Terkait Pemindahan Ibu Kota, Mardani PKS: Pemerintah Harus Segera Ajukan 6 Undang-Undang

Ahmad Ali lalu menyinggung soal kriteria cawapres yang sempat diungkap Anies Baswedan. Dirinya menyebut cawapres Anies Baswedan harus memberikan efek elektoral.

“Kalau kata Anies kriteria calon yang akan menjadi wakilnya adalah orang yang memberikan efek elektoral buat capres, Jadi kalau demikian, maka pemilih PKS, Demokrat dan NasDem itu menjadi satu kesatuan untuk memenangkan Pak Anies,” ungkapnya.

Selain itu, dikatakan Ahmad Ali, koalisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS tidak akan terbentuk jika ada persyaratan kader partai harus menjadi cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, dirinya menilai mencuatnya kedua nama itu merupakan hal yang sah dan wajar.

“Kan koalisi belum terbentuk. Nah kalau kemudian nanti menjadi persyaratan satu partai untuk berkoalisi harus kadernya menjadi wakil, maka kita pastikan koalisi itu tidak akan terjadi,” kata Ahmad Ali.

“Kalau tiga partai berkoalisi, tiga-tiganya mengajukan calon wapres, terus bagaimana solusinya? Apa tiga-tiganya mau diambil? Kan nggak mungkin, hanya satu. Terus kalau hanya satu wapres, duanya dapat apa? Kan begitu kan, maka bisa jadi terjadi transaksionalis itu, tapi untuk sebagai wacana saya pikir sah-sah saja,” tambahnya.

Menurut Ahmad Ali, tidak akan terjadi kesepakatan jika kedua partai itu mengajukan syarat kadernya harus menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan.

“Artinya begini, kalau dua-duanya bertahan harus jadi cawapres kan pada akhirnya nggak mungkin terjadi kesepakatan kan,” ujar Ahmad Ali. (ilfan/det)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini