Pakar Hukum Minta Semua Pihak Tak Beri Spekulasi yang Memperkeruh Kasus Brigadir J

Hibnu-Nugroho
Pakar Hukum pidana dari Unsoed Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho. (foto: dok. pribadi)

harianpijar.com, JAKARTA – Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho, meminta semua pihak tidak memberi spekulasi yang memperkeruh kasus Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Dirinya meminta kepolisian mengusut kasus itu dengan benar di tengah spekulasi yang beredar.

Diketahui, dalam kasus Brigadir J ini banyak spekulasi yang beredar, ada klaim yang disampaikan pengacara dan polisi. Menurut Hibnu Nugroho, beda sikap antara polisi dan pengacara keluarga Brigadir J itu hal yang wajar.

Pasalnya, pengacara, polisi, jaksa memiliki sudut pandang yang berbeda yakni sudut pandang pengacara itu objektif dan subjektif dalam artian subyektif mendampingi kliennya. Sedangkan pandangan polisi atau penyidik subyektifnya mewakili negara.

“Jadi kalau memang berpikir seperti itu pihak polisi ya saya kira independen aja. Karena bagaimanapun juga dia berpikir dari subjektif mewakili negara, objektif terhadap perkaranya. Karena kalau advokat itu berpikir dari objektif dan subjektif. Subjektif karena mewakili kliennya. Nah oleh karena itu, dalam hal seperti ini makanya independensi suatu penyelesaian suatu perkara itu hal yang utama,” ujar Hibnu Nugroho kepada awak media, Senin, 1 Agustus 2022.

Baca juga:   Begini Kata LPSK Soal Peluang Putri Candrawathi Jadi Justice Collabolator

Hibnu Nugroho mengingatkan agar tidak ada rekayasa dalam pemeriksaan pendahuluan kasus ini. Karena itu dirinya menilai sikap Polri yang menggandeng Komnas HAM dan Kompolnas itu adalah langkah baik.

“Karena apa? Dalam teori hukum itu pemeriksaan pendahuluan ibaratnya the gate keeper of criminal justice system, pintunya. Pintunya untuk penyelesaian di persidangan. Jadi jangan sampai dalam pintu gerbang ini ada suatu masalah,” ucapnya.

Hibnu Nugroho meminta penyidik agar tidak terpengaruh oleh suatu masalah. Masalah yang dirinya maksud adalah pernyataan pengacara salah satunya.

“Suatu masalah itu mungkin terkait dengan terpengaruh oleh orang lain, terpengaruh oleh penasihat hukum, terpengaruh intervensi pimpinan, jangan sampai. Karena ini taruhannya pembuktian di persidangan,” sebutnya.

Baca juga:   Kapolri Pastikan Arahan Presiden Jokowi Ditaati di Kasus Brigadir J

Selain itu, meski dinilai wajar, Hibnu Nugroho juga meminta agar pengacara tidak memperkeruh perkara dengan spekulasi. Dirinya mengimbau penyidik bisa bekerja independen tanpa mengkhawatirkan intervensi dari spekulasi yang ada.

“Jangan sampai memperkeruh di dalam suatu perkara kan gitu. Itulah yang saya sering gambarkan teori triangle itu seperti itu, jadi ada pengaruh-pengaruh pendapat-pendapat yang mungkin bisa menjadikan penyidik atau penyelidik itu bias, kalau tidak kuat ilmunya,” kata Hibnu Nugroho.

“Itulah triangle, pengungkapan suatu perkara itu dalam keadaan normal ok-ok saja, ini kan keadaan tidak normal, semua orang melihat, sehingga tanda petik ‘intervensi, pendapat’ yang mungkin tidak mempunyai suatu veritas bisa jadi akan memperkeruh. Di sini lah maka kewibawaan, kamantapan, atau independensi penyidik itu menjadi taruhan,” imbuhnya. (msy/det)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini