harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini resmi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru. Terkait hal itu, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai reshuffle kabinet tersebut hanya melayani kepentingan politik Jokowi.
Menurutnya, reshuffle kabinet 15 Juni masih jauh dari yang diharapkan publik.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Kami menghargai dan menghormati sepenuhnya. Namun, jika melihat hasil perombakan kabinet ini, masih jauh dari yang diharapkan, yang sebelumnya publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional menyelesaikan persoalan yang terjadi, serta menunaikan janji-janji saat kampanye Pak Jokowi yang tak kunjung dipenuhi,” ujar Kamhar Lakumani kepada awak media, Rabu, 15 Juni 2022.
Kamhar Lakumani mengatakan reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi sekadar mengakomodasi kepentingan partai-partai koalisi alih-alih untuk menyelesaikan persoalan rakyat dan mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan.
“Dari hasil perombakan dua kursi menteri dan tiga kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah,” kata Kamhar Lakumani.
“Jadi terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi, bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan,” tambahnya.
Karena itu, dikatakan Kamhar Lakumani, publik tak dapat berharap banyak akan ada perbaikan yang terjadi setelah perubahan personel di dalam kabinet. Dirinya menyebut reshuffle kabinet hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang terdekat Jokowi.
“Jadi publik tentunya tidak dapat berharap banyak bahwa perubahan ini akan semakin membawa pada perbaikan. Karena secara tegas ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang dekat dan partai koalisi,” ucapnya.
Kamhar Lakumani pun mendorong publik melakukan pengawasan yang kritis atas reshuffle kabinet tersebut. Dirinya menyinggung soal menguatnya agenda perpanjangan masa jabatan presiden lantaran Mendag Zulkifli Hasan yang juga Ketum PAN sebelumnya pernah mendukung wacana itu.
“Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini,” tukas Kamhar Lakumani. (ilfan/det)