Presiden Menjabat Selama 3 Periode, Apakah Boleh?

ilustrasi-3-periode-presiden
Ilustrasi.

JAKARTA – Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dapat diartikan bahwa presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Belum lama ini ramai isu yang menyangkut 3 periode (15 tahun) masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Menurut peneliti politik LIPI Siti Zuhro, isu tersebut pertama kali ada pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan telah mendapat respons berupa penolakan dari publik.

Isu masa jabatan kembali hangat melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasan atas isu tersebut ialah munculnya persepsi kurang masa pengabdian. Dalam menanggapi isu tersebut, Presiden Jokowi melalui akun twitter resminya, @jokowi, yang diunggah pada 10 April 2022, menyatakan bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan pada tanggal yang semestinya, yaitu 14 Februari 2024 dan pilkada pada November 2024.

Unggahan tersebut dapat disimpulkan bahwa Presiden Jokowi menolak menjabat sebagai presiden selama 3 periode. Beliau juga mewanti-wanti masyarakat agar tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.

Masa jabatan seorang presiden dibeberapa negara mempunyai rentang waktu yang berbeda-beda. Namun, hampir seluruh dunia memiliki batas masa jabatan presiden yang sama, yaitu selama dua periode.

Baca juga:   Butuh Sinyal Pemerintah, Bamsoet: Hubungan Golkar-Jokowi Harus Dijaga hingga 2024 dan Seterusnya

Di Amerika Serikat, satu periode berlangsung selama 4 tahun, sedangkan di Indonesia, satu periode berlangsung selama 5 tahun sebagaimana hal ini telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tepatnya dalam Pasal 7 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Berdasarkan Pasal 7 tersebut, sudah jelas bahwa 3 periode masa jabatan presiden tidaklah dibenarkan karena batas maksimal presiden menjabat ialah selama 2 periode (10 tahun).

Jika presiden menjabat lebih dari 2 periode, maka pemerintah otomatis telah memperlihatkan ketidaktaatannya pada regulasi yang telah dibuat dan disepakati bersama serta tidak memperhatikan keinginan dan kepentingan rakyat yang menolak.

Setelah mengetahui dasar hukum mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia, penulis menilai tindakan Presiden Jokowi yang melakukan klarifikasi bahwa beliau tidak akan mejabat selama 3 periode merupakan tindakan yang sudah benar.

Apabila seorang presiden ingin menjabat lebih dari 2 periode, maka haruslah terlebih dahulu mengamandemen kembali UUD 1945 terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Baca juga:   Korupsi Besar Belum Terjamah, Presiden Jokowi Minta Mahfud MD Ikut Kawal Berantas Korupsi

Dilansir dari detik, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan apabila amandemen konstitusi dalam Pasal 7 tercapai dan telah disepakati oleh MPR, hal ini dapat memberikan sejumlah dampak pada Indonesia, salah satunya adalah Indonesia akan kembali lagi pada era Orde Baru dengan timbulnya perlawanan dari masyarakat anti-pemerintah. Selain itu, beliau juga menyebutakan timbul kekuasaan di semua lini negara mulai dari eksekutif hingga legislatif.

Pemerintah akan cenderung menjadi otoriter dengan kepemimpinan tiga periode. Pasal 7 UUD 1945 sebelumnya telah diamandemen setelah berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1999 untuk menghindari kepemimpinan yang berlangsung lama.

Tak hanya itu, pembatasan masa jabatan juga sebagai bentuk pencerminan demokrasi dan supaya tercipta regenerasi kepemimpinan. Seperti itulah penjelasan atas masa jabatan presiden dan wakil presiden serta betapa pentingnya adanya batasan masa jabatan.

Alisha Vinia Alethea Majid
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar