harianpijar.com, JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI hari ini. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, melontarkan usulan agar IDI dibubarkan.
Awalnya, Irma Suryani Chaniago mempersoalkan tujuan organisasi IDI yang menurutnya tak sejalan dengan realitasnya.
“Saya ingin memperdalam tujuan didirikannya IDI. IDI ini saya melihatnya sama seperti serikat pekerja. Melindungi anggotanya, memberdayakan anggota kemudian men-support anggotanya bukan memecat anggotanya,” ujar Irma Suryani Chaniago dalam RDP bersama IDI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 April 2022.
Irma Suryani Chaniago lalu mempertanyakan pemecatan terhadap mantan Menkes dr Terawan Agus Putranto. Dirinya menilai IDI tak membina dan mengembangkan profesi anggotanya.
“Terkait dengan kasus dr Terawan, saya kira beliau sudah memenuhi ini. Kemudian profesi anggota, membina dan mengembangkan profesi anggota, saya lihat IDI nggak ada ini,” ucapnya.
Irma Suryani Chaniago mengulas praktik metode cuci otak atau DSA yang dilakukan oleh dr Terawan Agus Putranto. Praktik itu, menurutnya, telah memberikan manfaat bagi pasiennya.
“Jelas cuci otaknya dr Terawan itu berguna bagi pasien dan semua pasien mengatakan itu tidak punya efek samping, justru malah menyehatkan, menambah kecerdasan. Banyak yang disampaikan oleh pasien dr Terawan terkait testimoni mereka sesudah dilakukan DSA,” ungkapnya.
Selanjutnya, Irma Suryani Chaniago menyoroti ribuan dokter muda yang gagal uji kompetensi sehingga dikhawatirkan akan menganggur. Dirinya mempertanyakan kontribusi IDI terkait persoalan itu. Pada saat itulah Irma Suryani Chaniago berbicara soal usulan pembubaran IDI.
“Kalau memang tujuan IDI itu adalah men-support, melindungi anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bakal menganggur. Terus apa yang dilakukan IDI kepada mereka? Apa yang dilakukan IDI? Cari jalan keluar, enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju,” kata Irma Suryani Chaniago.
“Bubarin aja IDI-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi, kok,” tambahnya.
IDI, dikatakan Irma Suryani Chaniago, sebagai organisasi profesi hanya berkapasitas memberikan rekomendasi.
“Dan IDI itu cuma memberikan rekomendasi sama dengan Komisi IX ini. Komisi IX ini nggak bisa memberikan sanksi dengan pemerintah. Hanya memberikan rekomendasi, boleh dipakai, boleh nggak,” tukasnya. (msy/det)