UNESA Menuju PTN BH, Perubahan Apa Saja yang Akan Terjadi?

Universitas-Negeri-Surabaya-UNESA

SURABAYA – Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah melakukan rapat koordinasi pemantapan untuk menyiapkan peralihan status perguruan tinggi yang awalnya Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN BLU) menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH), pada Jumat, 11 Maret 2022, di Rektorat UNESA. Rapat itu khusus membahas soal draft peraturan PTN BH UNESA. Dari sini, jalan UNESA untuk menjadi PTN BH sudah didepan mata.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3)Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum, PTN BH adalah status perguruan tinggi negeri yang didirikan pemerintah dengan status sebagai badan hukum yang otonom. Penetapan status PTN BH ini sendiri dilandasi dengan menggunakan PP. Sementara itu, PTN BLU ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan atas usul Menteri Ristekdikti.

Otonomi universitas yang dimaksud ini dijelaskan di dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyebutkan bahwa PTN BH memiliki kemandirian dalam tata kelola, pengambilan keputusan, dan pengelolaan dana; dan berwenang dalam memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan, pendirian badan usaha, serta membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi. Di sini, PTN memiliki “kewenangan” dan atau otonomi yang lebih luas daripada PTN BLU dalam “penyelenggaraan” universitas.

Baca juga:   Gelar Bakti Sosial, Mahasiswa UNESA Tekankan Pentingnya Cita-Cita dan Optimisme

Selain itu, terjadi perubahan pula dalam hal penetapan tarif biaya pendidikan. Hal ini didasari oleh Pasal 9 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum, yang menyatakan bahwa PTN BH menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman tarif yang ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti.

Selanjutnya, masih di dalam pasal yang sama, di ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa dalam menetapkan biaya pendidikan tersebut, PTN BH wajib berkonsultasi dengan Menteri Ristekdikti dengan “memperhatikan” kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan atau wali yang membiayai mahasiswa. Sementara itu, tarif biaya pendidikan PTN BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasar usulan pimpinan PTN BLU. Di sini, PTN BH memiliki otonomi yang lebih luas daripada PTN BLU dalam penetapan tarif biaya pendidikan.

Di sisi penetapan biaya pendidikan PTN BH ini, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, PTN dapat meningkatkan tarif biayanya guna penyelenggaraan universitas denga nmaksimal, lalu yang kedua, PTN dapat juga menurunkan biaya pendidikan karena menimbang kemampuan ekonomi mahasiswa dan melihat kebebasan PTN dalam mencari sumber pendanaan lain,seperti dari kerjasama dengan badan usaha di luar universitas, pendirian badan usaha sendiri, bantuan dari masyarakat, APBD, dan atau pinjaman yang dikelola secara mandiri.

Baca juga:   DPM FISH UNESA Adakan Diskusi Kontemporer Pertama, Bahas Soal PTN-BH

Sumber-sumber pendanaan tersebut didasari oleh Pasal 11 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum. Intinya, tarif biaya pendidikan bisa naik atau turun, tergantung bagaimana PTN terkait menetapkannya setelah berkonsultasi dengan Menteri Ristekdikti.

Pada sisi penerimaan mahasiswa baru juga mengalami perubahan, berdasarkan Pasal 6 ayat (2), (4), dan (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri menyatakan bahwa daya tampung penerimaan mahasiswa baru PTN BH terdiri atas paling sedikit 20% untuk SNMPTN, paling sedikit 30% untuk SBMPTN, dan paling sedikit 50% untuk jalur mandiri.

Dengan beralihnya status perguruan tinggi menjadi PTN BH ini, diharapkan UNESA menjadi semakin berdedikasi dan memiliki daya saing dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya. PTN BH merupakan “senjata” dari pemerintah supaya PTN dapat berkembang lebih cepat dan maksimal.

M Rizqi Senja Virawan
Mahasiswa Jurusan Hukum dan Wakil Ketua Komisi Legislasi DPM FISH
Universitas Negeri Surabaya 2022

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar