harianpijar.com, JAKARTA – Rusia telah memulai operasi militer ke wilayah Ukraina. Terkait hal itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, mengingatkan pemerintah untuk tak masuk dalam dua pihak yang tarik-menarik dalam perang Rusia-Ukraina.
“Bisa saja ini menjadi konflik regional yang meluas, menjadi kutub yang bisa menarik negara-negara lain untuk terlibat. Tentu Indonesia tidak boleh masuk dalam kutub konflik tersebut. Kita juga harus bersiap antisipasi jika terjadi kontraksi ekonomi akibat harga minyak yang diprediksi melambung tinggi,” ujar Sukamta kepada awak media, Kamis, 24 Februari 2022.
Sukamta meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan WNI di Ukraina. Dirinya berharap proses evakuasi WNI berjalan lancar.
“Dengan situasi yang semakin buruk di Ukraina, perlu ada langkah segera untuk mengevakuasi WNI di sana. Kami melihat Kemenlu dan KBRI sudah membuat tahapan tersebut. Semoga upaya evakuasi WNI ini bisa berjalan lancar dan aman,” tuturnya.
Selain itu, Sukamta menilai pemerintah Indonesia perlu aktif melakukan upaya diplomasi dengan mendesak PBB dan komunitas internasional mengambil tindakan untuk menghentikan perang.
“Perang harus dicegah, jangan sampai skalanya membesar. Perang tidak akan hadirkan solusi baik bagi Rusia maupun Ukraina, namun hanya akan menghadirkan derita rakyat dan tragedi kemanusiaan,” kata Sukamta.
“Oleh sebab itu, Indonesia harus mendesak PBB dan komunitas internasional mengambil tindakan paling kuat untuk menghentikan perang,” tambahnya.
Seperti diketahui, pada Kamis, 24 Februari 2022 pagi waktu setempat, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer di Ukraina. Dilansir dari Associated Press via detik, Vladimir Putin mengatakan bahwa operasi militer itu dilakukan sebagai tanggapan atas ancaman yang datang dari Ukraina.
Dirinya menambahkan Rusia tidak memiliki tujuan untuk menduduki Ukraina. Vladimir Putin menyebut tanggung jawab atas pertumpahan darah terletak pada “rezim” Ukraina. (msy/det)