Heboh Soal Pengusiran, Fahri Hamzah Usul Rapat DPR dengan BUMN Sebaiknya Dihentikan

Fahri-Hamzah
Fahri Hamzah. (foto: instagram/fahrihamzah)

harianpijar.com, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, turut berbicara soal rapat di DPR RI dengan BUMN, seperti yang kemarin heboh terkait pengusiran. Dirinya mengusulkan agar rapat komisi dan badan (alat kelengkapan dewan/AKD) di DPR yang mengundang BUMN dihentikan saja karena dinilai lebih banyak berimbas buruk.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah melalui Twitter-nya, @Fahrihamzah, pada Selasa, 15 Februari 2022. Dirinya menilai rapat dengan BUMN di DPR justru membuat pejabat perusahaan ‘pelat merah’ itu jadi bermental politik, yang berimbas terhadap rusaknya profesionalisme direksinya.

“Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!” ujar Fahri Hamzah.

Baca juga:   Tanggapi Soal Pelajar Ikut Demo di DPR, Begini Kata Gubernur Anies

Fahri Hamzah mengatakan bahwa BUMN tak perlu melayani DPR. Kalaupun ingin rapat kerja, dirinya menyarankan agar DPR hanya boleh memanggil komisaris BUMN dan tak berbicara soal teknis.

“Jadi Direksi BUMN tidak perlu melayani @DPR_RI dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja ya kuasa ada di @KemenBUMN. Kalau mau manggil korporasi ya harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan teknis!” ungkapnya.

Selanjutnya, Fahri Hamzah menjelaskan alasan mengapa komisi atau badan di DPR tak membahas teknis di depan umum. Selain menjaga kerahasiaan perusahaan, dirinya melihat pembahasannya juga tidak jelas.

Baca juga:   Terima Aspirasi, DPR Siap Temui Perwakilan Aksi 299

“Tidak fair membedah BUMN di depan umum oleh politisi sementara mereka punya pesaing yang selalu mengintip dapur mereka. Sementara itu, tidak jelas juga yang dibahas. Beda dengan rapat penyelidikan angket misalnya. Itu bebas. Jangankan BUMN, Presiden aja bisa dipanggil,” ucapnya.

Karena itu, Fahri Hamzah mengusulkan agar rapat komisi atau badan di DPR dihentikan saja. Pasalnya, kata dia, terlalu banyak efek buruknya untuk BUMN.

“Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi @DPR_RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek,” kata Fahri Hamzah. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar