Presiden Jokowi Minta Pembelajaran Tatap Muka Dievaluasi, Begini Kata Gubernur Anies

Anies-Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (foto: detik/Soraya Novika)

harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan PTM di Jakarta.

“Kita sedang monitoring terus, dan kalo kita lihat perjalanan selama ini, satu, salah satu faktor untuk menetapkan pengetatan adalah tentang keterisian di rumah sakit,” ujar Anies Baswedan saat ditemui di Kelenteng Bio Hian Thian Siang Tee Palmerah, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Februari 2022.

Anies Baswedan mengatakan, prinsipnya kebijakan pengetatan di Jakarta ditentukan oleh keterisian rumah sakit. Apabila terjadi lonjakan keterisian tempat tidur di RS Covid-19, kebijakan pengetatan mobilitas baru ditingkatkan.

“Ketika terjadi peningkatan dalam keterisian rumah sakit, maka pengendaliannya adalah dengan mengurangi mobilitas. Itu pengalaman selama 1,5 tahun, hampir dua tahun ini. Jadi sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit,” ungkapnya.

Baca juga:   Dahnil: Prabowo Akan Diskusi Dengan Presiden Bahas Polemik Rizieq Shihab

Terkait rencana memberhentikan PTM di Jakarta, Anies Baswedan sekali lagi menegaskan bahwa situasi Covid-19 saat ini perlu disikapi secara tenang. Sebab, kata dia, peningkatan kasus tak separah sewaktu gelombang kedua Covid-19 menghantam Jakarta.

“Nanti headline itu dihentikan, kan dipotong itu. Jadi ini situasi di mana kita harus tenang. Kita harus tenang kita harus sadar bahwa ya, atau Omicron ini meningkat. Iya kita harus hati-hati. Tapi di sisi lain tingkat keparahannya itu tidak seperti enam bulan lalu, ” kata Anies Baswedan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi. Evaluasi terutama dilakukan di tiga provinsi, termasuk DKI Jakarta.

Baca juga:   Begini Kata Fahri Hamzah Soal Jokowi Tolak Poin yang Tak Ada di Revisi UU KPK

“Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai PPKM secara virtual pada Senin kemarin sebagaimana transkrip arahannya diunggah di situs Setkab, Selasa, 1 Februari 2022.

Jokowi meminta ada penanganan berbeda terkait kasus Omicron ini. Penanganan dilakukan mulai dari edukasi hingga penyediaan obat-obatan.

“Dalam jangka pendek, kita harus memperkuat bagian di hilir, sosialisasi, edukasi yang masif untuk masyarakat yang positif tanpa gejala, untuk melakukan karantina mandiri dengan konsultasi dokter secara mandiri di puskesmas, di faskes, atau melalui telemedisin. Dan kemudian stok obat-obatan yang ada di apotek-apotek ini betul-betul harus dikontrol keberadaannya,” tutur Jokowi. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar