Hidayat Nur Wahid: Mestinya Dilakukan Referendum Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara

Hidayat-Nur-Wahid
Hidayat Nur Wahid. (foto: dok. MPR via detik)

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengumpulkan aspirasi rakyat terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Padahal, kata dia, Jokowi sempat meminta izin terkait rencana itu.

“Kenapa tidak disurvei. Padahal, kalau disurvei akan menjelaskan, sesungguhnya posisi rakyat itu bagaimana. Apalagi rakyat pada waktu itu pun oleh Pak Jokowi, pada awal sekali menyampaikan masalah ini, Pak Jokowi menyampaikan, meminta izin kepada rakyat untuk memindahkan ibu kota, dari Jakarta ke Kalimantan Timur,” ujar Hidayat Nur Wahid dalam diskusi, Selasa, 18 Januari 2022.

“Dan itu disampaikan dalam forum resmi di forum kenegaraan di MPR. Tentu saja sesungguhnya suara rakyat perlu didengar. Apa sesungguhnya suara rakyat, apakah rakyat mengizinkan, atau rakyat memberikan catatan, atau sepenuhnya mendukung itu seharusnya diukur juga. Salah satu di antaranya melalui mekanisme survei,” imbuhnya.

Menurut Hidayat Nur Wahid, seharusnya ada referendum terkait pemindahan ibu kota negara. Dengan demikian, dapat diketahui apa keinginan rakyat yang sebenarnya.

“Tapi sayang sekali, tidak ada lembaga survei yang menampilkan tentang hasil surveinya. Dan juga, atau ketika kemudian begitu banyak pihak yang melakukan kritik atau penolakan, dan kemudian menghadirkan kondisi di mana, kritik pun, disampaikan terbuka dengan argumentasi terbuka. Sangat wajar, mestinya dilakukan referendum saja. Untuk mengetahui, sesungguhnya yang dimaui rakyat itu bagaimana,” tuturnya.

Baca juga:   Sempat Bicara Empat Mata, Ini yang Dibahas Yusril dan Jokowi

Hidayat Nur Wahid mengatakan saat ini mayoritas masyarakat tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Dirinya lantas menyebut survei yang dilakukan politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, yang membuka jajak pendapat terkait setuju atau tidaknya pemindahan ibu kota.

“Sebagaimana dimintakan izinnya oleh presiden. Tapi referendum juga tidak bisa, atau tidak terlaksana. Sementara tadi, beberapa pihak ada yang melakukan polling di Twitter. Salah satunya oleh Jansen Sitindaon, ada lebih dari 1.800 peserta dalam polling-nya. Ternyata 93 persen menyatakan tidak setuju,” ungkapnya.

Karena itu, dikatakan Hidayat Nur Wahid, PKS menentukan sikap penolakan terhadap pemindahan ibu kota baru.

“Jadi suara rakyat harusnya diukur dengan lebih teliti. Dengan lebih serius. Nah, suara rakyat yang beragam dan banyak inilah yang disuarakan PKS, sesuai juga dengan jati diri yang disampaikan oleh Bapak Jazuli Juwaini, PKS yang mencintai Indonesia ini menghendaki agar Indonesia betul-betul melaksanakan kegiatan dan programnya dan negara melakukan itu dengan cara yang memenuhi asas prioritas dan asas kepentingan dan keperluan,” ucapnya.

Baca juga:   Sore Ini, Prabowo Subianto Akan Bertemu Jokowi di Istana

Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid menilai Jokowi sebaiknya menjalankan program sesuai apa yang menjadi kampanyenya. Dirinya menyebut rencana pemindahan ibu kota itu tidak ada dalam janji kampanye Jokowi.

“Karena memang ukurannya adalah terkait dengan prioritas maka jelas sekali prioritas yang paling prioritas adalah, pemerintah melaksanakan janji-janji kampanye. Dan tidak ada janji kampanye baik yang dinyatakan dalam program kampanye maupun yang dinyatakan dalam debat capres, tidak ada satu pun ungkapan terkait masalah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur,” kata Hidayat Nur Wahid.

“Tapi janji kampanye yang sangat banyak terkait dengan tidak impor beras, mengutang, dan sebagainya termasuk membuka lapangan kerja, tapi itu semuanya tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya. Atau bahkan banyak yang tidak terlaksana. Padahal itu harusnya menjadi prioritas. Tapi justru yang tidak prioritas dan tidak menjadi program kampanye, malah itu sangat diprioritaskan,” tambahnya.

Seperti diketahui, RUU IKN telah disahkan oleh DPR menjadi UU. Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022. (msy/det)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini