harianpijar.com, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta meminta anggaran program sumur resapan dimasukkan kembali ke APBD 2022. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan menolak usulan tersebut.
“Saya tolak,” ujar Prasetyo Edi Marsudi di Kompleks DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Januari 2022.
Menurut Prasetyo Edi Marsudi, sejak awal anggaran sumur resapan telah dicoret dalam forum rapat Badan Anggaran, tepatnya sebelum pengesahan Raperda APBD 2022. Dirinya menyebut, jika dana sumur resapan kembali disisipkan, maka itu dikategorikan sebagai proyek siluman.
“Saya coret, karena sudah selesai di Banggar dan (Raperda) diputuskan di paripurna, nggak boleh di masuk-masukan lagi. Kalau dimasukkan lagi, itu siluman,” tegasnya.
Prasetyo Edi Marsudi mengatakan dirinya berstatus sebagai Ketua Badan Anggaran sehingga memiliki wewenang untuk menghapus anggaran suatu program. Sekalipun, sumur resapan masuk dalam program prioritas Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, Prasetyo Edi Marsudi menilai program sumur resapan tidak ada manfaatnya bahkan merusak fasilitas publik lainnya.
“Saya kan penentu Banggar. Kalau itu nggak ada gunanya, sekarang coba lihat sendiri apakah itu bisa maksimal? Enggak, ternyata merusak semua yang ada,” kata Prasetyo Edi Marsudi.
Seperti diketahui, permintaan itu dilontarkan oleh Sekda DKI Jakarta Marullah Matali saat rapat Badan Anggaran membahas soal hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raperda APBD Tahun 2022. Salah satu pertimbangannya adalah sumur resapan merupakan program prioritas Pemprov DKI Jakarta.
“Pemprov DKI anggarkan secara konsisten program kegiatan sub kegiatan yang target kinerja yang jadi prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD 2022,” ujar Marullah Matali, Kamis, 13 Januari 2022.
Marullah Matali mengatakan pihaknya berharap DPRD DKI Jakarta mempertimbangkan rekomendasi Kemendagri untuk memasukkan anggaran sumur resapan.
“Untuk itu kami mohon pada kesempatan pembahasan hasil evaluasi Kemendagri hari ini dapat juga dipertimbangkan untuk masukan kembali PASK yang ada dalam RKPD, RPJMD kemudian di RKPD yang kemudian di prioritas daerah, antara lain kegiatan pembangunan sures (sumur resapan),” ucapnya. (ilfan/det)