OTT Rahmat Effendi Disebut Pembunuhan Karakter, Begini Kata KPK

Firli-Bahuri
Firli Bahuri. (foto: dok. liputan6)

harianpijar.com, BEKASI – Putri kandung Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari, menyebut operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sang ayah merupakan pembunuhan karakter.

Menanggapi hal itu, KPK menyatakan bahwa OTT terhadap Rahmat Effendi sudah sesuai prosedur.

“KPK juga melakukan dokumentasi secara detail baik foto maupun video dalam proses tangkap tangan tersebut yang begitu jelas dan sangat terang bahwa pihak-pihak yang terjaring dalam OTT beserta dengan barang buktinya,” kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada awak media, Sabtu, 8 Januari 2022.

Firli Bahuri pun mengingatkan sejumlah pihak agar tidak beropini dengan hanya berdasarkan persepsi dan asumsi yang keliru atau sengaja dibangun.

“Ujaran kontraproduktif seperti itu hanya akan memicu kesalahpahaman publik dan membuat gaduh proses penegakkan hukum yang telah taat azas,” tegasnya.

Firli Bahuri mengatakan penanganan perkara oleh KPK tidak pandang bulu dan tidak terkait karena latar belakang sosial politik pelakunya. KPK, kata dia, akan segera mengagendakan pemeriksaan para saksi.

Baca juga:   KPK: Penyidik Belum Terima Surat Sakit Setya Novanto

“Kami harap (saksi) kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik, agar proses hukum berjalan efektif,” ujar Firli Bahuri.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku memahami pembelaan putri Rahmat Effendi tersebut. Dia menyebut pembelaan itu termasuk menyangkut pautkan proses hukum KPK.

“Sebagai putri bagaimanapun tentu akan membela hal itu biasa dan sebaliknya akan mengejutkan kalau tidak membela. Termasuk mengkaitkan dan menyeret-nyeret persoalan hukum yang sedang KPK jalankan ke ranah politik hal itu sebagai bagian dari upaya pembelaannya,” tuturnya.

Nurul Ghufron mengatakan KPK adalah penegak hukum yang bertindak berdasarkan fakta dan dasar hukum. KPK, kata dia, tidak mungkin melakukan penegakan hukum (OTT) terhadap seseorang yang tidak memiliki bukti permulaan yang cukup bahwa dia terlibat korupsi.

“Mau apapun partainya jika ada permulaan bukti yang cukup KPK tidak akan membiarkannya,” kata Nurul Ghufron.

“Kami mempersilahkan dan menghormati kepada yang bersangkutan atau keluarga untuk melakukan pembelaan sesuai koridor hukum sebagai hak tersangka,” tambahnya.

Baca juga:   Mardani PKS: Revisi yang Lemahkan Peran dan Fungsi KPK Harus Ditolak

Sebelumnya, Ade Puspitasari berbicara perihal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sang ayah. Menurutnya, KPK telah melakukan pembunuhan karakter.

“Saksinya banyak, stafnya yang di rumah itu saksi semua. Bagaimana Pak Wali dijemput di rumah, bagaimana Pak Wali hanya membawa badan. KPK hanya membawa badan Pak Wali, tidak membawa uang sepeser pun,” ujar Ade Puspitasari.

“Logikanya, OTT, saya ada transaksi, bang saya serahkan (uang) saya ke-gap, benar nggak? Ini tidak ada, bahwa Pak Wali (Pepen) beserta KPK tidak membawa uang dari Pendopo. Uang yang ada di KPK itu uang yang di luaran dari pihak ketiga, dari kepala dinas, dari camat, itu pengembangan, tidak ada OTT, memang ini pembunuhan karakter,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama sejumlah orang lainnya ditangkap KPK. Dari OTT kasus dugaan korupsi tersebut KPK juga mengamankan uang total Rp 5,7 miliar. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar