Sisi Lain dari Pendidikan di Daerah

Oleh Marisya Maharani *)

Pendidikan
Ilustrasi pendidikan. (foto: pexels/panditwiguna)

SEMARANG – Dalam Undang-Undang NKRI 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar, serta pemerintahlah yang wajib membiayainya sehingga harus memastikan hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana. Melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pemerintah bersama dengan pemerintah daerah akan menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Berdasarkan dua dari banyaknya landasan hukum yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional, dapat diketahui bahwa terlepas dari latar belakang sosial budaya, agama, bahkan ekonomi setiap anak di Indonesia seharusnya dapat menempuh bangku pendidikan dimanapun mereka berada setidaknya dari mulai dari pendidikan dasar hingga menengah atas selama 12 tahun. Namun, dalam realita yang ada pendidikan di Indonesia justru menemukan kendala sehingga muncul berbagai permasalahan.

Salah satu dari beberapa permasalahan yang disebutkan, akses pendidikan yang sulit masih dapat dijumpai bahkan di kota besar sekalipun. Akses pendidikan yang sulit tidak hanya terkait dengan sarana prasarana saja tetapi juga akses menuju sekolah dan jumlah sekolah yang tersedia di daerah tersebut. Jika akses pendidikan yang sulit masih ditemukan di kota-kota besar bagaimana dengan daerah kabupaten? Tentu permasalahan seperti ini akan lebih banyak ditemukan dibandingkan di kota besar. Hal ini pula yang terlihat di Provinsi Kalimantan Utara.

Baca juga:   PTM Sudah Dijalankan, Menjadi Tantangan Mengajar Baru bagi Guru

Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi termuda di Indonesia sejak ditetapkannya dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2012. Dengan usia yang baru belum genap satu dekade pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk membangun daerahnya. Yang menjadi fokus tidak hanya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana saja tetapi juga pembangunan kualitas sumber daya manusia. Hal ini pula yang terjadi pada sektor pendidikan.

Masih sedikit jumlah sekolah yang dibutuhkan sedangkan akses jalan jauh dan masih berupa tanah bebatuan ataupun berpasir yang tidak rata sehingga terkadang diperlukan waktu tempuh yang agak lama. Hal ini pula yang terjadi jika ada kiriman logistik seperti bahan ajar maupun alat pendukung pembelajaran dari daerah provinsi ke kabupaten maupun dari kabupaten menuju sekolah di setiap desa.

Komunikasi pun di banyak desa masih mengalami kesulitan dikarenakan sulitnya menemukan jaringan, bahkan untuk dapat menggunakan jaringan internet, sekolah harus menghidupkan generator dan itu saja jaringan yang didapatkan tidak stabil. Sehingga banyak administrasi sekolah yang harus dikerjakan secara manual dengan tulis tangan. Selain hal tersebut, tantangan yang dimiliki pemerintah kabupaten yakni jumlah angka kemiskinan yang dimiliki.

Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang terpublikasi dalam laman tanatidungkab.bps.go.id (02/09/2021) menunjukkan jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Tana Tidung yakni menyentuh angka 1.460 jiwa dari 25.584 jiwa yang berhasil terdata. Kemiskinan menjadi salah satu faktor terbesar dalam menentukan kemampuan keluarga dalam membiayai sekolah sang anak dikarenakan seringkali ditemukan alasan orang tua tidak sanggup membayar sekolah sehingga sang anak terpaska putus sekolah dan memilih bekerja.

Baca juga:   Mengejar Kualitas Pendidikan dengan Pembelajaran Tatap Muka

Dengan berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi di daerah yang bukan merupakan kota besar khususnya untuk kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara seharusnya menjadikan pemerintah untuk segera memberikan solusi. Meskipun sudah dilakukannya upaya dari pemerintah daerah seperti pemberian bantuan biaya untuk keluarga yang anaknya masih bersekolah, penghapusan biaya untuk jenjang TK/PAUD, SD, SMP, SMA.

Selain itu pemberian beasiswa dari desa untuk masyarakatnya yang menempuh jenjang perkuliahan di luar kabupaten dikarenakan belum adanya universitas yang tersedia di dalam daerah. Tetapi perlu dipercepatnya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana penunjang menuju akses sekolah seperti jalan yang masih rusak dan tidak rata serta instalasi jaringan listrik dan internet yang memadai.

Untuk itu, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah daerah saja tetapi juga perangkat desa, ketua adat, organisasi dan tokoh masyarakat, serta masyarakat untuk turut andil menyelesaikan permasalahan pendidikan yang terjadi di daerahnya. Karena bagaimanapun sebuah daerah dikatakan baik apabila dibangun oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dengan pendidikanlah hal tersebut dapat diwujudkan.

*) Marisya Maharani, Mahasiswa Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar