harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrat menyoroti penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjawab kritik Waketum MUI Anwar Abbas berkaitan dengan persoalan tanah dan lahan.
Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menyoroti pernyataan Jokowi yang menurut mereka menyalahkan pemerintahan sebelumnya soal pelepasan hutan dan penguasaan lahan.
Awalnya, Partai Demokrat menanggapi pernyataan Anwar Abbas yang menyebut Jokowi tidak antikritik.
“Bagi Demokrat, pemimpin tertinggi di negara demokrasi seperti Indonesia memang harus sosok yang tidak antikritik. Tentunya tidak hanya antikritik di depan umum, tetapi juga tercermin dalam keseharian dan kebijakan yang diambil,” ujar juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi, Rabu, 15 Desember 2021.
Herzaky Mahendra Putra lalu mempersilakan masyarakat untuk menilai sendiri apakah Jokowi antikritik atau tidak. Sebab, kata dia, justru banyak lembaga internasional yang menilai kualitas demokrasi turun di era pemerintahan Jokowi.
“Apakah pemerintahan sekarang antikritik atau tidak, silakan masyarakat yang menilai. Kalau lembaga-lembaga internasional penggiat demokrasi sendiri sudah memberikan penilaian kalau kualitas demokrasi Indonesia terus menurun selama tujuh terakhir ini,” sebutnya.
Selanjutnya, Herzaky Mahendra Putra menyoroti cara Jokowi merespons kritik Anwar Abbas terkait permasalahan penguasaan lahan pada forum Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI. Menurutnya, Jokowi justru menjawab Anwar Abbas dengan melempar kesalahan ke pemerintahan sebelumnya, termasuk era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Demokrat menyayangkan perbincangan publik bergeser dari substansi kritik yang disampaikan oleh Anwar Abbas, ke cara Presiden Joko Widodo merespons. Karena ada permasalahan besar terkait ketimpangan penguasaan lahan yang seharusnya menjadi perhatian dan upaya menutupi fakta sebenarnya. Anwar Abbas menyebutkan 1 persen orang Indonesia menguasai 59 persen lahan di Indonesia. Sedangkan sisanya, 99 persen orang Indonesia hanya menguasai 41 persen lahan di Indonesia,” kata Herzaky Mahendra Putra.
“Lalu, Jokowi menjawab kritikan Doktor Buya Anwar Abbas dengan menyebut ‘bukan saya yang bagi’. Demokrat menyayangkan sikap Presiden menjawab kritik tersebut dengan melempar kesalahan kepada pemerintah terdahulu,” imbuhnya.
Herzaky Mahendra Putra lantas merespons hal itu dengan membandingkan izin pelepasan hutan, baik izin Hak Guna Usaha (HGU) maupun izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dikeluarkan di era SBY dan Jokowi. Dia merujuk data tersebut berdasarkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Herzaky Mahendra Putra menjelaskan temuannya berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada era Jokowi di tahun 2015-2021 terdapat 212 izin HGU dengan luas lahan 2.172.714 hektar yang dikeluarkan sedangkan hanya 34 izin HGU dengan luas lahan 128.239 hektar dari pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh SBY. Tak hanya itu, dia juga membeberkan sepanjang 2015-2021 ada 3.820 izin IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman yang terbit sementara di sepanjang 2005-2014 hanya 2.350 izin.
“Kenyataannya, justru pada masa Jokowi-lah yang paling banyak memberikan izin pelepasan hutan, baik izin Hak Guna Usaha (HGU) ataupun izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK),” tukasnya. (ilfan/det)