Mahfud MD: Pemerintah Tak Keluarkan Kebijakan Strategis Selama UU Cipta Kerja Diperbaiki

Mahfud-MD
Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: dok. Kemenko Polhukam)

harianpijar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali berbicara soal putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Menurutnya, putusan itu tidaklah kontroversial.

“Sebenarnya yang membingungkan itu adalah kontroversi teorinya, bukan kontroversi vonisnya. Kontroversi teorinya itu hanya mengatakan inkonstitusional bersyarat artinya inkonstitusional dan berlaku sampai diperbaiki itu kontroversial-kontroversial dalam teori, tapi vonisnya itu sendiri sama sekali tidak kontroversial,” ujar Mahfud MD melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Minggu, 5 Desember 2021.

Mahfud MD mengatakan putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat tak menjadikan UU tersebut inkonstitusional. UU Cipta Kerja, kata dia, akan menjadi inkonstitusional hanya apabila pemerintah tidak memperbaikinya dalam kurun 2 tahun.

“Menyatakan kondisi itu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat artinya berlaku 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak diperbaiki, ya inkonstitusional permanen. Itu bunyi vonisnya. Oleh sebab itu sesuai, tidak kurang dari 3 kalimat, menyebut di dalam amar putusan itu bahwa dalam waktu 2 tahun undang-undang ini masih berlaku dan pemerintah diperintahkan untuk memperbaiki prosedur,” jelas Mahfud MD.

Baca juga:   Mahfud MD: Novel Cs Tak Otomatis Jadi Penyidik, Posisinya Kapolri yang Akan Atur

“Untuk memperbaiki prosedur, karena gugatan atas isinya itu tidak diperiksa sebagai perkara, sampai selesainya perbaikan prosedur dan di situ dikatakan selama perbaikan prosedur dalam 2 tahun itu undang-undang tersebut berlaku dengan catatan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis,” tambahnya.

Mahfud MD menegaskan pemerintah telah memutuskan tidak mengeluarkan kebijakan strategis selama UU Cipta Kerja dalam masa perbaikan. Namun, dirinya menekankan pemerintah masih boleh mengeluarkan kebijakan yang bersifat teknis dan administratif.

“Pemerintah memang memutuskan untuk tidak mengeluarkan lagi kebijakan yang strategis, karena kebijakan strategis yaitu sudah ada di undang-undang yang diminta diperbaiki prosedurnya, prosedurnya. Selama atau di dalam 2 tahun ada kebijakan yang dikeluarkan lagi tentu tidak boleh strategis, tapi kebijakan yang sifatnya operasional saja teknis administrasi,” kata Mahfud MD.

Baca juga:   Tak Bisa Bubarkan Kerumunan di Petamburan, Wagub DKI: Jumlah Kami Terbatas

Seperti diketahui, dalam sidang putusan MK pada 25 November lalu, DPR dan pemerintah diminta memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Jika tidak diperbaiki, UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.

“Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis, 25 November 2021. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar