Kompolnas: Kami Dukung Arahan Presiden agar Kapolda-Kapolres Tak Sowan ke Ormas Sering Ribut

Poengky-Indarti
Poengky Indarti. (foto: CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)

harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil kapolda dan kapolres yang baru dilantik justru sowan ke sesepuh ormas yang sering ribut. Mendukung arahan Jokowi tersebut, Kompolnas meminta kapolda dan kapolres baru dilantik untuk tak sowan ke sesepuh ormas yang sering bikin ribut.

“Kami sangat mendukung arahan Presiden agar seluruh kapolda dan kapolres ketika baru dilantik tidak sowan-sowan ke sesepuh ormas-ormas yang sering ribut. Arahan ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada awak media, Jumat, 3 Desember 2021.

Polri, dikatakan Poengky Indarti, memiliki tugas melayani masyarakat serta menegakkan hukum menjaga keamanan serta ketertiban. Karena itu, dirinya menilai langkah kapolda ataupun kapolres yang sowan ke sesepuh ormas pembuat keributan malah kontraproduktif dengan tugas polisi.

“Polri bertugas melayani, melindungi, mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum untuk mewujudkan harkamtibmas, sehingga akan kontraproduktif jika kapolda dan kapolres sowan ke sesepuh ormas yang sering membuat ribut,” ujar Poengky Indarti.

Baca juga:   Presiden Jokowi: Pembatasan Berskala Mikro Lebih Efektif, Jangan Generalisir Satu Provinsi

“Masyarakat akan melihat polisi permisif dengan tindakan ormas yang sering membuat ribut dan wibawa polisi akan jatuh. Di sisi lain, dari kaca mata ormas yang sering ribut, polisi akan dianggap membiarkan tindakan mereka dan hal ini melemahkan upaya penegakan hukum,” imbuhnya.

Menurut Poengky Indarti, polisi tak perlu sowan jika ingin merangkul ormas. Dirinya mengatakan hal ini bisa dilakukan dengan cara lain.

“Jika alasannya ingin merangkul semua pihak untuk dapat menjaga harkamtibmas, tidak perlu dengan sowan. Undang semua pimpinan masyarakat untuk hadir dan ajak untuk bersama-sama menjaga harkamtibmas. Jadi clear di hadapan publik,” kata Poengky Indarti.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran Polri menghormati kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia. Dirinya menyebut kebebasan berpendapat merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi.

“Kritik dipanggil. Mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, iya silakan, tapi kalau nggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya, tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri,” ujar Jokowi saat menyampaikan arahan kepada kepala kesatuan wilayah tahun 2021 seperti dilihat dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 3 Desember 2021.

Baca juga:   Menteri Dalam Negeri Setujui Revisi Undang-Undang Tentang Ormas

Jokowi lalu menyentil para kapolda dan kapolres baru yang sowan ke sesepuh ormas yang kerap membuat gaduh. Dirinya mengingatkan Polri agar tidak menggadaikan kewibawaan.

“Saya kadang-kadang, saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Bener ini? Saya tanya ke kapolres. Kenapa bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan,” kata Jokowi. (ilfan/det)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini