Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR Usai Kritik UU Cipta Kerja

Fadli-Zon
Fadli Zon.

harianpijar.com, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pernyataannya soal Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) seharusnya batal karena terdapat ‘invisible hand’.

Adalah mantan kader PKPI Teddy Gusnadi yang melaporkan Fadli Zon pada Senin, 29 November 2021.

“Telah diterima pengaduan tersebut oleh sekretariat sekitar pukul 11.05 WIB,” ujar Teddy Gusnadi dalam keterangannya.

Teddy Gusnadi mengkritik keras Fadli Zon, dia menyebut salah satu fungsi DPR adalah sebagai pembentuk UU. Menurutnya, Fadli yang berstatus sebagai anggota dewan seharusnya menghormati UU Ciptaker sebagai produk hasil dari legislasi di DPR.

“Bukan membuat framing dengan menuding seolah-olah produk UU Cipta Kerja hasil legislasi tersebut adalah negatif atau buruk. Seharusnya dia memberikan usul dan saran yang positif di dalam proses pembahasannya di DPR,” ucapnya.

Baca juga:   Andre: Tidak Undang Prabowo di Reuni, Itu Urusan dan Hak PA 212

Teddy Gusnadi menilai Fadli Zon terindikasi merendahkan DPR dan MK. Dirinya menilai pernyataan Fadli Zon juga bentuk ketidakpercayaan kepada putusan MK.

“Padahal MK dalam putusannya masih menyatakan UU Cipta Kerja ini masih berlaku sampai masa perbaiki 2 tahun,” sebutnya.

Selain itu, dikatakan Teddy Gusnadi, pernyataan Fadli Zon juga sangat berbahaya lantaran menuding proses demokrasi dan legislasi dikotori oleh ‘tangan tak terlihat’. Dirinya menyebut pernyataan Fadli Zon bisa melunturkan kepercayaan masyarakat kepada DPR.

“Saya meminta kepada MKD DPR untuk memanggil Fadli Zon guna untuk membuktikan ucapannya tersebut siapa orang yang dimaksud Invisible Hand itu? Ini seolah-olah menuduh Pemerintah dan DPR membuat UU titipan,” kata Teddy Gusnadi.

Baca juga:   Dukung Pemindahan Ibu Kota, Fraksi Gerindra: Tapi Harus Dilakukan dengan Ketentuan dan Syarat

Sebelumnya, Fadli Zon berbicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah dan DPR RI memperbaiki UU Ciptaker. Dia menyebut UU Ciptaker bermasalah sejak awal proses pembuatannya.

Hal itu disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitter-nya, pada Sabtu, 27 November 2021. Selain itu, menurutnya, permasalahan UU Ciptaker karena bertentangan dengan konstitusi negara.

“UU ini harusnya batal karena bertentangan dengan konstitusi dan banyak masalah sejak awal proses,” ujar Fadli Zon.

Fadli Zon juga menyebut banyak ‘invisible hand’ terkait UU Ciptaker. “Terlalu banyak ‘invisible hand’. Kalau diperbaiki dalam 2 tahun, artinya tak bisa digunakan yang belum diperbaiki,” tukasnya. (ilfan/cnn/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar