Ini Kata Mahfud MD Soal MK Minta Pemerintah dan DPR Perbaiki UU Cipta Kerja

Mahfud-MD
Mahfud MD. (foto: dok. Humas Kemenko Polhukam)

harianpijar.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa UU itu dinilai MK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

“MK tidak menilai UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945, tapi menilai bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Beda artinya,” ujar Mahfud MD saat dimintai konfirmasi, Kamis, 25 November 2021.

Menurut Mahfud MD, yang menjadi persoalan atas dikabulkannya secara bersyarat pengujian formil UU Ciptaker adalah prosedur pembentukan UU tersebut. Mantan Ketua MK ini mengatakan MK menganggap pembentukan UU Ciptaker kurang melibatkan stakeholder lain sehingga perlu ada perbaikan.

Baca juga:   Tidak Ada yang Istimewa dari Pertemuan SBY dan Prabowo

“Yang jadi soal bukan isinya, tapi prosedurnya dianggap kurang melibatkan lebih banyak stakeholders. Jadi UU itu diminta agar diperbaiki lagi prosedurnya,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam putusannya MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU itu. Adapun amar/perintah MA adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan.

2. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11/2020, harus dinyatakan berlaku kembali.

Baca juga:   Imam Nahrawi Mundur dari Menpora, Mahfud MD: Itu Suatu Keharusan

3. MK menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. MK juga memerintahkan melarang menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atas putusan tersebut, empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, yaitu Anwar Usman, Daniel, Manahan, dan Arief Hidayat. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar