AHY Buka Pintu ke Mantan Kader Penggugat AD/ART yang Sadari Kesalahan

AHY
Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyambangi gedung KPU. (foto: detik/Andhika Prasetia)

harianpijar.com, JAKARTA – Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim ada salah seorang mantan kader penggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) yang mengakui kesalahan dan ingin kembali.

Dirinya pun mengaku akan menerima kembali para penggugat menjadi kader Partai Demokrat jika mengakui kesalahan.

“Dalam perjalanannya, dari empat penggugat ini, ada satu orang yang akhirnya menyadari kekhilafannya, seraya meminta maaf, serta memohon agar diterima kembali sebagai kader Partai Demokrat,” ujar AHY saat menanggapi permohonan judicial review atas AD/ART Partai Demokrat oleh kubu Moeldoko yang ditolak Mahkamah Agung, melalui rekaman video, Rabu, 10 November 2021.

AHY mengatakan dirinya akan memaafkan mantan kader itu. Dia juga siap menerima kembali mantan kader tersebut menjadi bagian dari Partai Demokrat.

“Terhadap mantan kader yang menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya tersebut, saya tentu akan memaafkan dan menerimanya kembali sebagai kader Partai Demokrat,” ucapnya.

Baca juga:   Tanggapi Isu Jadi Capres, Moeldoko: Kerjaan Gue Setumpuk Begini

AHY juga menyatakan akan mengambil sikap tegas untuk merespons mantan kader lainnya yang tidak mau mengakui kesalahan. Dirinya yakin sikap tegas yang diambil akan diterima dan didukung para kader Partai Demokrat.

“Sedangkan untuk tiga orang lainnya, yang tidak mengakui kesalahannya, atau telah gelap mata dan dibutakan oleh janji-janji KSP Moeldoko, maka tentu saya harus mengambil sikap yang tegas,” kata AHY.

“Saya yakin, seluruh kader Partai Demokrat akan menerima keputusan ini, bahkan mendorong saya untuk mengambil keputusan tersebut,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, MA tidak menerima judicial review atas AD/ART Partai Demokrat kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pemohon memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra.

“Menyatakan permohonan keberatan HUM dari Para Pemohon tidak dapat diterima,” ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro kepada detik, Selasa, 9 November 2021.

Perkara itu bernomor 39 P/HUM/2021 dengan pemohon Muh Isnaini Widodo dkk melawan Menkumham. Dengan objek sengketa AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang Pengesahan Perubahan AD ART.

Baca juga:   Soal RKUHP, Andi Arief: Jokowi Juga Ingin Dikenang Tinggalkan Hal Positif Saat Kekuasaan Berakhir

Adapun majelis terdiri atas ketua majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.

“MA tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan karena AD/ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP,” kata Andi Samsan Nganro menjelaskan alasan majelis tidak menerima judicial review itu.

Berikut ini alasan lainnya:

1. AD/ART parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal parpol yang bersangkutan;
2. Parpol bukanlah lembaga negara, badan, atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU;
3. Tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar