Dukung Desakan Rekan Seperjuangan Jokowi, PKS: Monggo jika Mau Bersih-Bersih Kabinet

Mardani-Ali-Sera
Mardani Ali Sera.

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung desakan sekumpulan teman seperjuangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta bersih-bersih kabinet segera dilakukan.

“Kabinet hak prerogatif presiden. Monggo saja jika mau reshuffle atau bersih-bersih. Tapi Presiden mesti lakukan dengan saksama,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada awak media, Sabtu, 6 November 2021.

Mardani Ali Sera mengatakan bersih-bersih kabinet harus dilakukan sesuai key performance indicator (KPI) yang dibuat Jokowi bagi para menterinya. Bersih-bersih kabinet, kata dia, jangan cuma dilakukan atas dasar emosi atau bisikan.

“Jangan berbasis emosi, apalagi bisikan. Mudah saja, lihat siapa yang mencapai KPI. Jangan cuma popularitas, tapi juga integritas dan kapasitas,” tuturnya.

Selain itu, Mardani Ali Sera meminta Jokowi berfokus pada sisa 3 tahun pemerintahannya. Dirinya mengingatkan banyak yang bisa memulai, tetapi sedikit yang bisa mencapai garis finis.

“Terakhir, Pak Jokowi mesti fokus. Waktu yang tersedia tinggal 3 tahun. Mesti punya prioritas yang tuntas. Banyak yang bisa memulai perjalanan, tapi sedikit yang sampai ke garis finis memberikan warisan terbaik bagi anak-cucu,” kata Mardani Ali Sera yang juga anggota Komisi II DPR ini.

Sebelumnya, sekumpulan teman seperjuangan Presiden Jokowi di dunia politik berkumpul. Mereka mengaku telah menemani Jokowi dalam menggalang kekuatan politik akar rumput dan media hampir satu dekade. Mereka pun mendesak bersih-bersih kabinet dan pemerintahan segera dilakukan.

Teman seperjuangan Jokowi itu berkumpul di bilangan Jakarta Selatan pada Kamis, 4 November lalu. Mereka terdiri atas ProJo, Seknas Jokowi, Bara-JP, Kapt, Almisbat, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, hingga JoMan.

Dalam keterangannya pada Jumat, 5 November 2021, pertemuan ini disebut dilatarbelakangi kegelisahan melihat perkembangan situasi politik pemerintahan yang gamang dalam penanganan lanjutan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga:   Terkait Pembubaran HTI, Presiden Tegaskan Pemerintah Sudah Mengkaji Lama

“Soal vaksin berbayar, isu perburuan rente di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi publik, dan sampai perilaku beberapa oknum menteri yang terlalu kentara ingin menjadi capres/cawapres di 2024,” demikian tulis keterangan tersebut.

Para peserta pertemuan bersepakat menamakan diri mereka Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ). Seperti dilansir dari detik, berikut ini isi lengkap permintaan teman seperjuangan Jokowi atau KKPJ kepada Jokowi:

1. KKPJ mengevaluasi perjalanan dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan penanganan pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun. Sebagai apresiasi atas berbagai keputusan pemerintahan yang berhasil bertahan dalam situasi resesi, KKPJ tetap bersemangat mendukung Presiden Jokowi terus membangkitkan Indonesia dari resesi dan pandemi.

2. Bagi KKPJ, adalah tugas bersama sebagai komponen bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, efektif, dan membawa seluruh rakyat Indonesia menuju kesejahteraan.

3. Dalam membaca konteks global saat ini, KKPJ mengapresiasi kepemimpinan Jokowi untuk memanfaatkan panggung internasional seperti G20 dan pertemuan iklim (COP Glasgow) dalam membawa solusi Indonesia untuk dunia.

4. Namun, sebagai pendukung dan teman seperjuangan Presiden Jokowi dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, KKPJ melihat bagaimana agenda perubahan ‘dibajak’ oleh kelompok kepentingan dalam kabinet pemerintahan yang nyata-nyata bertentangan dengan visi Indonesia Maju Presiden Jokowi.

5. KKPJ sangat prihatin melihat begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente, yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global, bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan Presiden Jokowi, memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh Presiden, hanya untuk tujuan mempersiapkan kepentingan sempit mereka.

6. Aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi terlalu besar untuk diabaikan. Mulai dari vaksin berbayar, wajib RT-PCR, bansos, karantina dan lain lain, terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama. Kami memohon kepada Presiden untuk kembalikan pemerintahan ke rel perjuangan visi Indonesia Maju sebagai wujud pengemban amanat rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019.

7. Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus ditertibkan dan dibersihkan. Mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan, yang hanya akan mencoreng dan membahayakan ‘warisan’ yang kelak akan ditinggalkan Presiden Jokowi.

8. Karena itu, sebagai teman seperjuangan, sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah.

9. Kami memandang bahwa pembersihan pemerintahan sudah cukup mendesak dilakukan. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus fokus pada upaya keluar dari tekanan pandemi Covid-19 dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memimpin ekonomi dunia pada tahun 2022 (G-20). Sebagai loyalis, KKPJ akan tetap bersama Presiden Jokowi sampai akhir jabatan kepresidenan 2024. Keyakinan KKPJ atas Jokowi dan agenda kebangsaannya akan tetap mewarnai perpolitikan nasional Indonesia.

Semoga Tuhan Semesta Alam melindungi kita semua, Bangsa Indonesia.

Jakarta 4 November 2021.

KELOMPOK KERJA PENDUKUNG JOKOWI (KKPJ)

. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar