PDIP: Komunikasi Politik Presiden Tak Bisa Dilakukan dengan Mengarang Lagu

Hasto-Kristiyanto
Hasto Kristiyanto. (foto: era/Wardhany)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan ada atau tidaknya jabatan juru bicara presiden berada di tangan Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara. Meski begitu, PDIP menyampaikan sejumlah pesan terkait ada-tidaknya jubir Presiden Jokowi kelak.

“Ada-tidaknya jubir presiden merupakan bagian dari ranah kebijakan Presiden tentang perlu-tidaknya posisi tersebut,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada awak media, Selasa, 26 Oktober 2021.

Jika Jokowi nantinya menentukan tetap ada jubir, PDIP berharap sosok yang mengisi jabatan tersebut paham akan suasana kebatinan Jokowi. Jadi jubir presiden itu dapat menyampaikan keputusan dan kebijakan Jokowi kepada publik.

“Sekiranya Presiden mengangkat jubir, maka jubir tersebut harus benar-benar memahami keseluruhan suasana kebatinan Presiden sehingga mampu memberikan penjelasan ke publik tentang hal ihwal keputusan strategis Presiden maupun mengungkapkan berbagai hal terkait kebijakan Presiden terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara,” ungkapnya.

Kemudian, apabila Jokowi tidak mengangkat seorang jubir, Hasto Kristiyanto menilai menteri-menteri di kabinet dapat menjadi ‘jubir’ di bidang masing-masing. Sebab, kata dia, para menteri memahami program pemerintah.

Baca juga:   Pengamat Nilai Jokowi Bukan Manjakan Kaum Milenial, Tapi Beri Kesempatan

“Adapun sekiranya Presiden misalnya tidak mengangkat jubir, maka menteri-menteri sebagai pembantu Presiden dapat juga sekaligus bertindak menjadi ‘juru bicara’ Presiden di bidangnya masing-masing. Hal ini dimungkinkan mengingat menteri sebagai pembantu presiden adalah sosok yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya. Menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari,” terangnya.

Secara umum, Hasto Kristiyanto menilai Jokowi membutuhkan seorang jubir untuk menyalurkan komunikasi politik secara cepat. Namun, dirinya kembali menegaskan bahwa keputusan ada-tidaknya jubir berada di tangan Jokowi.

“Namun dalam banyak hal, Presiden juga memerlukan sosok jubir yang secara cepat bisa melakukan komunikasi politik dan menjelaskan ke rakyat terhadap kebijakan Presiden di dalam merespons suatu persoalan bangsa,” kata Hasto Kristiyanto.

“Dengan demikian, PDI Perjuangan menyerahkan hal tersebut kepada Presiden. Yang terpenting bagi PDI Perjuangan bahwa komunikasi politik itu sangat penting. Rakyat berhak mengetahui kebijakan Presiden, dan seluruh komunikasi politik yang dilakukan pemerintah harus bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun persatuan, dan menggelorakan optimisme bangsa untuk maju,” imbuhnya.

Hasto Kristiyanto mengatakan komunikasi politik seorang Presiden penting dan diperlukan. Namun, dirinya menyebut komunikasi politik itu tak dapat dijalankan hanya dengan mengarang lagu ataupun menulis buku tebal.

Baca juga:   Politisi Gerindra: Dukungan Prabowo untuk Jokowi Bersyarat

“Komunikasi politik Presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal, namun harus dilakukan proporsional, efektif dan menyentuh hal-hal yang bersifat strategis,” pungkas Hasto Kristiyanto.

Sebelumnya, pengangkatan Fadjroel Rachman menjadi Dubes Kazakhstan meninggalkan kekosongan posisi jubir Presiden Jokowi. Fadjroel Rachman sendiri resmi dilantik Jokowi menjadi Dubes RI untuk Kazakhstan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Oktober 2021. Dia digeser ke Kazakhstan setelah 2 tahun menjabat sebagai jubir Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi juga belum memberikan arahan apa pun terkait jubir presiden pengganti Fadjroel Rachman. Sementara, Istana sudah mempunyai 3 pejabat penting yang kerap menyampaikan pernyataan kepada publik.

“Sampai saat ini belum ada arahan Presiden. Selain itu di Istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin kepada awak media. (msy/det)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini