Cara Berpikirnya dalam Gugatan AD/ART Disebut seperti Hitler, Begini Kata Yusril

yusril-ihza-mahendra
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Advokat Yusril Ihza Mahendra menanggapi pernyataan Waketum Partai Demokrat Benny K Harman yang menyebut cara berpikirnya dalam permohonan uji materi AD/ART Partai Demokrat seperti Adolf Hitler. Dirinya mengungkapkan Benny K Harman merupakan salah satu mahasiswanya di Pascasarjana Universitas Indonesia (UI).

“Seingat saya, Benny Harman mengikuti kuliah saya, Filsafat Hukum dan Teori Ilmu Hukum, ketika dia mahasiswa Pascasarjana UI. Peserta pascasarjana tidak mengesankan dirinya penganut paham Totaliter Nationale Sosialismus atau Nazi,” ujar Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya, Senin, 11 Oktober 2021.

“Di kampus pemikiran hukum filsafat hukum, Yusril malah dianggap terlalu Islam. Di zaman Orba, Panglima Kopkamtib Laksamana Sudomo menyebut saya ekstrem kanan,” kenangnya.

Yusril Ihza Mahendra juga mengungkapkan dugaan pandangan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadapnya. Dia menyebut pemerintah AS menganggapnya penganut Islam radikal.

“Sampai sekarang (pemerintah AS) nampaknya menganggap saya Islam radikal. Makanya saya tidak pernah dikasi visa untuk masuk ke AS,” ucapnya.

Baca juga:   Demokrat Merasa Tak Berkoalisi Lagi dengan 02, BPN: Tapi Mohon Jangan Diskreditkan Prabowo

Selain tertawa, Yusril Ihza Mahendra mengaku terkejut atas julukan baru dari Partai Demokrat untuknya. Namun, dirinya merasa beruntung karena tidak dijuluki ‘PKI’ oleh Partai Demokrat.

“Dua minggu lalu saya dijuluki ‘pengacara Rp 100 miliar’. Sekarang saya dijuluki lagi sebagai ‘Nazi pengikut Hitler’. Masih untung saya nggak dijuluki ‘PKI’,” sebutnya sembari tertawa.

Selanjutnya, Yusril Ihza Mahendra menyinggung sedikit pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya menegaskan bahwa dia bukan bagian dari pemerintahan.

“Kebijakan pemerintah Presiden Jokowi pun tidak jarang saya kritik. Saya memang bukan bagian dari pemerintah,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan ada 2 undang-undang (UU) yang menjadi pijakan dalam permohonan uji materi AD/ART Partai Demokrat ke MA. Adapun kedua UU itu adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Baca juga:   AHY Bakal Bertemu Ridwan Kamil, Bahas Isu-Isu Terkini

Dirinya mengingatkan kedua UU itu dibuat ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Presiden RI, saat Fraksi Partai Demokrat juga menghuni DPR dan Benny K Harman merupakan salah seorang anggotanya. Yusril Ihza Mahendra pun balik bertanya ke Benny K Harman.

“Apakah kedua UU yang saya jadikan batu uji adalah produk rezim pengikut Hitler? Kalau begitu maksud Benny Harman, maka pengikut pemikiran Hitter itu adalah Presiden SBY dan DPR zaman itu, termasuk Benny Harman di dalamnya,” tuturnya.

Terakhir, Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa dalam permohonan uji materi AD/ART Patai Demokrat, tidak ada satu pun literatur Hitler atau Nazi terkait dengan konsep negara totaliter, yang dijadikan rujukan.

“Juga tidak ada satu kalimat pun yang menguji AD Partai Demokrat dengan rasa senang atau tidak senangnya penguasa. Maka, bagaimana Benny Harman bisa menyimpulkan saya mengikuti pikiran Hitler?” pungkasnya. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar