Mahfud MD: Novel Cs Tak Otomatis Jadi Penyidik, Posisinya Kapolri yang Akan Atur

Mahfud-MD
Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: dok. Kemenko Polhukam)

harianpijar.com, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD berbicara perihal kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan merekrut 56 orang mantan pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi ASN Polri. Di mana, niat Kapolri tersebut sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud MD mengatakan, secara teknis, sebenarnya sama saja jadi ASN di KPK ataupun Polri.

“Aturannya tunduk pada hukum yang sama. Hanya saja, mereka tidak di KPK karena secara formal formasinya tidak tersedia bagi mereka di KPK,” ujar Mahfud MD kepada detik, Rabu, 29 September 2021.

Mahfud MD mengungkapkan, jika nantinya 56 eks pegawai KPK tersebut bergabung di Polri, mereka tidak otomatis jadi penyidik. Namun, kata dia, sebagian besar akan ditempatkan di bidang pemberantasan korupsi.

“Di Polri pun mereka tidak otomatis jadi penyidik. Tapi mereka sebagian besar akan didayagunakan di bidang pemberantasan korupsi. Apa posisinya? Tunggu, biar Kapolri mengaturnya,” kata Mahfud MD.

Sementara itu, Novel Baswedan cs belum memberi kepastian terkait niat Kapolri untuk merekrut mereka menjadi ASN Polri. Mereka menilai perlu berdiskusi terlebih dulu dengan Ombudsman RI dan Komnas HAM.

Salah satu dari 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK, Rasamala Aritonang, mengatakan pihaknya menghargai niar Kapolri. Tetapi, mereka belum memberikan keputusan apa pun.

“Kami menghargai inisiatif Kapolri tersebut, namun kami perlu mencerna dan mendiskusikan inisiatif ini dengan saksama,” ujar Rasamala Aritonang dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 September 2021.

56 pegawai KPK itu akan diberhentikan dengan hormat oleh KPK pada Kamis, 30 September 2021 besok. Mereka masih meyakini proses TWK di KPK bermasalah sesuai hasil pemeriksaan di Ombudsman RI dan Komnas HAM.

Baca juga:   Soal Kasus Harun Masiku, Ali Fikri: KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru

“Lepas dari kelanjutan inisiatif tersebut, inisiatif ini membuat tes wawasan kebangsaan yang kami jalankan kemarin sungguh tidak valid, termasuk soal hasilnya. Pimpinan KPK Alexander Marwata menyebut kami sudah merah dan tidak bisa dibina. Namun nyatanya kini kami disetujui menjadi ASN di instansi berbeda. Artinya, sebenarnya kami lolos TWK. Ketidaklolosan kami semakin nyata merupakan praktik penyingkiran dari KPK,” ungkap Rasamala Aritonang.

“Inisiatif pengangkatan sebagai ASN di instansi selain KPK tidak menggugurkan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman tentang TWK yang bermasalah sehingga, kami berharap, pelanggaran HAM dan cacat prosedur yang terjadi dalam pelaksanaan TWK tetap harus ditindaklanjuti,” tambahnya.

Untuk itu, dikatakan Rasamala Aritonang, mereka akan berdiskusi lebih dulu dengan Ombudsman RI dan Komnas HAM. Saat ini mereka merasa belum bisa memberikan keputusan terkait tawaran Kapolri.

“Pernyataan Kapolri tentang pengangkatan kami sebagai ASN masih terlalu dini untuk kami tanggapi. Sebab, kami belum mengetahui mekanisme dan detail terkait inisiatif tersebut. Kami juga akan melakukan konsultasi dengan Komnas HAM dan Ombudsman RI terkait ini,” tukas Rasamala Aritonang.

Seperti diketahui, pada Selasa, 28 September 2021, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku telah bersurat ke Presiden Jokowi. Dirinya berkeinginan untuk merekrut 56 pegawai KPK itu menjadi ASN di Polri.

“Hari Jumat (24 September 2021) lalu saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri khususnya di tipikor di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid dan pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain,” kata Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga:   Tak Sepakat Istilah 'NKRI Bersyariah', Mahfud MD: Tanpa Disebut pun Indonesia Sudah Bersyariah

“Oleh karena itu, kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK, yang tidak lulus, dan tidak dilantik menjadi ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri,” tambahnya.

Listyo Sigit Prabowo mengaku mendapatkan restu dari Jokowi terkait niatnya tersebut. Menurutnya, 56 orang pegawai KPK itu memiliki rekam jejak yang baik dalam pemberantasan korupsi.

“Kemudian kemarin tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri tentunya kami diminta untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan MenPAN-RB dan BKN. Oleh karena itu, proses saat ini sedang berlangsung, mekanismenya seperti apa, saat ini sedang kami diskusikan untuk bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri,” ujar Listyo Sigit Prabowo.

“Kenapa demikian? Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman di dalam penanganan tipikor yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini sedang kita kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri,” sambungnya. (msy/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar