Presiden PKS: Demokrasi Indonesia Putar Haluan ke Arah Otoritarianisme

Ahmad-Syaikhu
Ahmad Syaikhu. (foto: screenshot YouTube CSIS Indonesia)

harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara peringatan 50 tahun Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia. Dirinya mengutip penilaian ilmuwan politik yang menilai bahwa model demokrasi Indonesia saat ini berputar haluan ke arah otoritarianisme.

Awalnya, Ahmad Syaikhu memaparkan visi kerakyatan dalam membangun Indonesia sebagaimana dikonsepkan para pendiri bangsa. Namun, kata dia, demokrasi Indonesia justru mengalami kemunduran meski sudah 23 tahun reformasi berjalan.

“Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran dan keluar dari fitrahnya. Setelah lebih dari dua dekade pasca-reformasi, Indonesia belum mampu melakukan konsolidasi demokrasi. 23 tahun reformasi sudah berjalan, sudah 5 kali pemilu dan 4 kali pemilihan presiden secara langsung, tanda-tanda konsolidasi demokrasi belum berjalan sesuai dengan harapan. Indonesia masih terjebak kepada demokrasi prosedural, tetapi belum naik kelas menjadi demokrasi substansial,” ujar Ahmad Syaikhu dalam pidatonya yang disiarkan di channel YouTube CSIS Indonesia, Jumat, 20 Agustus 2021.

Baca juga:   Mahfud MD: Tak Ada Konsekuensi Pidana Terbitkan Perppu KPK, Impeachment dari Mana?

Menurut Ahmad Syaikhu, demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru lebih buruk dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Kemudian barulah dirinya mengutip penilaian ilmuwan politik yang menilai demokrasi Indonesia saat ini berputar haluan ke arah otoritarianisme.

“Bahkan, di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, arah demokrasi mengalami kemunduran. Demokrasi menjadi lebih buruk dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya. Para ilmuwan politik menilai bahwa pemerintahan hari ini melakukan putar haluan dari model demokrasi prosedural ke arah otoritarianisme,” kata Ahmad Syaikhu.

“Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan demokrasi di Indonesia perlahan-lahan memutar haluannya ke arah otoritarianisme. Ini diungkap The Economist Intelligence Unit yang melaporkan indeks demokrasi yang terus merosot selama 14 tahun terakhir. Terakhir kalau nggak salah itu 6,3. Belum lagi saat pemilu dan pilkada, banyak sekali politik uang yang sedemikian marak,” tambahnya.

Selanjutnya, Ahmad Syaikhu juga melihat penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi di Indonesia semakin memburuk. Perumusan kebijakan di tengah pandemi Covid-19 dilakukan dengan menunjukkan sikap represif dengan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat luas.

Baca juga:   Presiden: Pembuatan UU Masih Gunakan Pola Lama dan Bertele-tele

“Dalam menangani pandemi, pemerintah justru lebih fokus memilih ekonomi. Inilah yang kita melihat dengan perkembangan saat pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menerbitkan, waktu itu RUU, sekarang sudah menjadi UU Cipta Kerja atas nama kehendak rakyat, demokrasi, dan keadilan. Saat itu PKS menolak kedua UU tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, Ahmad Syaikhu juga menilai permasalahan demokrasi di Indonesia bukan hanya substansial. Dalam sisi prosedural, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi berbiaya mahal dan mengalami pembajakan oligarki.

“Nah, Indonesia masuk dalam jebakan, sehingga kemudian mengendalikan perpolitikan di negeri ini. Oleh karena itu, sekali lagi hegemoni oligarki yang menguasai kapital ini menyebabkan politik Indonesia pada akhirnya tersandera, sehingga kualitas kebijakan publik tidak lagi berorientasi kepada kepentingan publik, tetapi kepentingan pemilik modal,” tukas Ahmad Syaikhu. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar