Menko Luhut Akui Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Juni di Luar Prediksi

Luhut-Binsar-Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan. (foto: detik/Lisye)

harianpijar.com, JAKARTA – Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengakui bahwa pemerintah tidak memprediksi kasus virus Corona atau Covid-19 di Tanah Air akan melonjak. Pihaknya tidak menyangka kalau setelah Juni kasus Covid-19 bakal mengalami kenaikan.

Luhut Binsar Panjaitan awalnya menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan anak buahnya memperhatikan rakyat. Jokowi, kata dia, tidak ingin rakyat menderita karena Covid-19.

“Perintah Presiden itu clear, loud and clear dan itu diberi tahu ke saya. Jadi jangan sampai rakyat menderita berkelanjutan, oleh karena itu tadi kita rapat mengenai bansos,” kata Luhut Binsar Panjaitan saat konferensi pers, Kamis, 1 Juli 2021.

Kemudian Luhut Binsar Panjaitan berbicara perihal kenaikan kasus Covid-19 di Juni 2021. Menurutnya, pemerintah tidak pernah menduga kasus Covid-19 di Indonesia bakal melonjak seperti ini hingga ada penambahan kasus 20 ribu per hari.

Baca juga:   Merujuk Pendapat Ahli, Jokowi Nilai Pembatasan Sosial Berskala Mikro Lebih Efektif

“Karena jujur, kita juga tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai Covid ini, dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa,” ungkapnya.

Karena itu, dikatakan Luhut Binsar Panjaitan, program bansos akan kembali bergulir selama PPKM Darurat ini. Dirinya menyebut soal bansos sudah dikoordinasikan dengan Mensos Tri Rismaharini serta Menkeu Sri Mulyani dan semuanya sepakat.

Selain itu, dalam jumpa pers tersebut, Luhut Binsar Panjaitan juga menjelaskan kembali rincian aturan PPKM Darurat. Dirinya menegaskan kantor-kantor sektor non esensial WFH 100% sementara. Selain itu, mal hingga tempat ibadah juga ditutup untuk sementara.

Baca juga:   Positif COVID-19, Sandiaga Uno Mohon Doa untuk Kesembuhan

Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan aturan PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Kepala daerah yang melanggar ketentuan PPKM Darurat akan dikenai sanksi.

“Dalam hal gubernur, bupati dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat dan ketentuan poin 2 di atas, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” demikian isi pemaparan Luhut Binsar Panjaitan. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar