Soal Polemik TWK, Desmond Nilai Pemberhentian Pegawai KPK Mengandung Unsur Pembangkangan

Desmond-J-Mahesa
Desmond J Mahesa. (foto: detik)

harianpijar.com, JAKARTA – 51 dari 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinyatakan tidak bisa lagi bergabung atau diberhentikan. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, menilai keputusan KPK tersebut bisa dianggap sebagai pengabaian arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pengabaian itu mengandung unsur pembangkangan, mencederai kehormatan Presiden, melawan hukum dan sebagainya,” ujar Desmond J Mahesa dalam keterangannya kepada awak media, Kamis, 27 Mei 2021.

Desmond J Mahesa mengatakan arahan Jokowi seharusnya diikuti KPK. Arahan Jokowi, kata dia, bukan bentuk campur tangan melainkan pernyataan lantaran penegakan hukum di KPK tidak berjalan dengan semestinya.

Baca juga:   KPK Hari Ini Agendakan Pemeriksaan Menkumham Yasonna Sebagai Saksi Kasus E-KTP

“Penegakan hukum di sini bukan berarti campur tangan dalam proses perkara. Seorang Presiden menjadi chief of justice enforcement alias panglima hukum tertinggi pada sektor penegakan hukum sehingga ketika penegakan hukum berjalan tidak pada rel yang seharusnya seorang Presiden tidak boleh berdiam diri saja dengan menyatakan bahwa itu bukan kewenangannya,” kata Desmond J Mahesa.

Sebagaimana diketahui, 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK untuk alih status sebagai ASN, di antaranya penyidik senior KPK Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, dan sejumlah pejabat struktural seperti Sujanarko dan Giri Suprapdiono. Para pegawai itu kemudian diminta menyerahkan tugas kepada atasan masing-masing.

Baca juga:   PAN Nilai Pelantikan Wamen Bertentangan dengan Gagasan Reformasi Birokrasi Presiden

Presiden Jokowi lalu memberi arahan agar hasil TWK tidak serta merta dijadikan dasar pemberhentian para pegawai. Dirinya juga meminta tidak ada pegawai yang dirugikan dalam alih status menjadi ASN.

Namun, yang teranyar, para pimpinan KPK justru menggelar pertemuan dengan pihak BKN, KemenPAN-RB, hingga Kemenkumham. Adapun hasilnya, 51 pegawai KPK dinyatakan ‘merah’ dan tak bisa lagi bergabung dengan KPK. Sedangkan 24 orang lainnya akan mengikuti pendidikan lanjutan. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar