Banyak Pejabat DKI Jakarta Mundur, Wakil Ketua Komisi II: Kejadian yang Memprihatinkan

Gedung-Balai-Kota-DKI-Jakarta
Gedung Balai Kota DKI Jakarta. (foto: era/Diah)

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Luqman Hakim, menyoroti banyaknya pejabat DKI Jakarta yang mundur di era Gubernur Anies Baswedan. Dirinya pun mengaku prihatin terkait hal itu.

“Pengunduran diri banyak pejabat di lingkungan Pemprov DKI dan sikap boikot ASN DKI terhadap lelang jabatan eselon II belakangan ini sungguh kejadian yang memprihatinkan,” ujar Luqman Hakim kepada awak media, Selasa, 25 Mei 2021.

Komisi II merupakan alat kelengkapan Dewan yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan daerah, otonomi, birokrasi, hingga aparatur negara.

Luqman Hakim mengatakan banyaknya pejabat yang mundur menjadi tanda ada permasalahan serius di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Dirinya meminta Kemendagri, KASN, hingga BKN untuk menelusuri permasalahan tersebut.

“Kejadian-kejadian itu mengisyaratkan ada masalah serius dalam manajemen kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan. Problemnya-detailnya apa? Sebaiknya Kemendagri, KASN, dan BKN mulai melakukan kajian mendalam atas masalah-masalah di dalam birokrasi Pemprov DKI,” kata Luqman Hakim.

Baca juga:   Cak Imin: Mbak Puan Ketua DPR, Insyaallah Saya Ketua MPR

“Apakah terkait langsung dengan kapasitas manajerial kepemimpinan Gubernur Anies atau terkait dengan sikap kepemimpinan Gubernur yang mengganggu kondusivitas lingkungan kerja Pemprov? Semua perlu dicari akar masalahnya secara terang,” imbuhnya.

Luqman Hakim meminta Anies Baswedan mulai introspeksi diri. Dirinya mendesak Anies Baswedan mengakui jika tidak mampu memimpin birokrasi.

“Kepada Gubernur Anies, saya minta agar melakukan introspeksi. Tidak perlu malu mengakui kekurangan-kekurangan manajerial dalam memimpin Pemprov DKI. Jika Gubernur Anies bersedia terbuka mengakui ketidakmampuannya dalam memimpin birokrasi, akan sangat membantu pemerintah pusat untuk memperbaiki kehidupan birokrasi di DKI. Tolong jangan korbankan hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan,” pungkas Luqman Hakim.

Sebagaimana diketahui, pejabat DKI Jakarta yang mengundurkan diri bertambah lagi. Kali ini dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur Anies Baswedan.

Baca juga:   Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, PSI: Ada Sejumlah Pasal yang Berpotensi Memecah Belah Bangsa

Hal ini menambah daftar pejabat DKI Jakarta yang mundur. Seperti dilansir dari detik, sejak 2019, sudah ada tujuh pejabat DKI Jakarta yang mengundurkan diri.

Adapun daftarnya adalah sebagai berikut:

2019
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) dari Djafar Muchlisin
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaedi
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra

2020
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto

2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Tsani Annafari
Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono
Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Alvin Wijaya

. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar