harianpijar.com, JAKARTA – Mendikbud Nadiem Makarim mengunjungi kantor PBNU menyusul kekisruhan kamus sejarah tak mencantumkan perjuangan KH Hasyim Asy’ari. PKB menilai, jika tak dilanjutkan dengan evaluasi, kunjungan Nadiem Makarim itu hanya suaka politik agar tak dicopot Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim awalnya menghargai klarifikasi dan permintaan maaf Nadiem Makarim ke PBNU. Namun, menurutnya, upaya Nadiem Makarim tersebut belum cukup melegakan.
“Sebagai bagian dari keluarga besar NU, saya merasa klarifikasi permintaan maaf yang dilakukan Mendikbud Nadiem Makarim kepada PBNU belum cukup melegakan, kenapa? Kami, keluarga besar NU selama ini sering menjadi korban dari penyusunan sejarah yang manipulatif, tidak jujur dan selalu peran ulama dan organisasi NU,” ujar Luqman Hakim dalam keterangannya, Kamis, 22 April 2021.
Menurut Luqman Hakim, apa yang tertulis di kamus sejarah Indonesia sampai saat ini masih terus merugikan umat Islam, khususnya NU. Dirinya lantas memberikan salah satu contoh terkait resolusi jihad NU pada 22 Oktober 1945, yang sesungguhnya menjadi dasar Hari Pahlawan 10 November.
“Tidak akan ada hari Pahlawan 10 November jika tidak ada Resolusi Jidah NU 22 Oktober. Negara akhirnya mengakui sejarah Resolusi Jihad NU 22 Oktober setelah PKB sebagai kekuatan politik NU menjadi bagian penting dari kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan berbagi langkah meluruskan sejarah pertempuran Surabaya,” tuturnya.
Luqman Hakim pun menduga sampai saat ini masih banyak fakta sejarah peran ulama hingga kiai yang ditutup pihak tertentu. Dirinya menyebut salah satunya KH Hasyim Asy’ari yang tidak dicantumkan dalam kamus sejarah Indonesia.
“Bagi saya, tidak dicantumkannya nama KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud, bukanlah kelalaian atau kekhilafan. Saya menduga Kemendikbud telah disusupi kekuatan kontra NKRI yang ingin memecah belah bangsa Indonesia,” ucapnya.
Untuk itu, Luqman Hakim meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait kinerja Kemendikbud berkaitan dengan persoalan ini. Sebab, kata dia, jika tidak ada evaluasi lanjutan, Nadiem Makarim hanya mencari suaka politik ke PBNU.
“Jika klarifikasi dan permintaan maaf Nadiem Makarim ke PBNU tidak dilanjutkan dengan evaluasi total seluruh dokumen sejarah yang telah diterbitkan negara dan meluruskannya dengan menggandeng pihak yang berkompeten, termasuk PBNU, maka bagi saya kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU hanyalah sekadar upaya mencari suaka politik agar tidak dicopot oleh Presiden Jokowi,” kata Luqman Hakim.
Sebagaimana diketahui, Nadiem Makarim mengunjungi kantor PBNU di Jakarta. Dirinya meminta maaf atas kekisruhan akibat kamus sejarah tak mencantumkan perjuangan KH Hasyim Asy’ari.
Dalam kunjungan itu, Nadiem Makarim terlihat mengenakan batik berwarna biru. Dirinya bertemu langsung dengan Ketum PBNU Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU Helmy Faishal. Turut hadir Yenny Wahid, yang merupakan putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sudah membentuk tim untuk merevisi total kamus tersebut,” kata Nadiem Makarim di kantor PBNU, Kamis, 22 April 2021, seperti dilansir NU Online. (msy/det)