PPP: Skenario Jokowi-Prabowo Vs Kotak Kosong di 2024 Tak Bakal Direspons Positif

Arsul-Sani
Arsul Sani. (foto: detik/Tsarina Maharani)

harianpijar.com, JAKARTA – Direktur Indo Barometer M Qodari mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menhan Prabowo Subianto dipasangkan melawan kotak kosong pada Pilpres 2024. PPP menilai isu itu tidak akan direspons positif oleh partai politik (parpol).

“Jadi tidak usah dorong-dorong seperti itu. Itu skenario tak bakal laku alias tak bakal direspons positif parpol-parpol selaku pemegang kewenangan konstitusional untuk mengajukan paslon dalam pilpres,” ujar Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani kepada awak media, Senin, 12 April 2021.

Arsul Sani mengingatkan bahwa Jokowi sudah menyatakan tak berminat untuk menjadi presiden lagi. Dirinya juga merasa yakin MPR RI akan menolak usulan jabatan presiden 3 periode.

“Dengan penegasan Pak Jokowi tersebut, maka soal presiden 3 periode sudah selesai. Karena usul tersebut, di samping tidak laku di masyarakat, juga tidak laku di parpol maupun di MPR RI sendiri,” ucapnya.

Selanjutnya, Arsul Sani juga tak sepakat dengan M Qodari bahwa majunya Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong adalah solusi untuk mencegah perpecahan di masyarakat. Menurutnya, perpecahan bisa dicegah dengan membangun kesadaran kolektif dari parpol agar mengusung calon presiden dan wakil presiden.

“PPP berpandangan bahwa untuk kurangi keterbelahan rakyat dalam pilpres bukan dengan pilihan mengamandemen UUD 1945, sehingga memungkinkan presiden bisa menjabat 3 kali. Pilihan yang harus dikembangkan adalah dengan membangun kesadaran kolektif di antara parpol-parpol peserta pemilu yang akan mengusung capres-capres, bahwa perlu menampilkan lebih dari dua paslon pilpres,” kata Arsul Sani.

Baca juga:   Apresiasi Kementerian Investasi, Sandiaga Ingatkan agar Tak Tumpang-Tindih dengan BKPM

“Dengan presidential threshold 20 persen, maka masih memungkinkan agar dalam pilpres tampil 4 paslon. Setidaknya jika tidak bisa 4 paslon, maka perlu ada 3 paslon pilpres,” tambahnya.

Namun, dikatakan Arsul Sani, jika paslon lebih dari 2, ada kensekuensinya. Salah satu konsekuensinya yakni pilpres bisa berlangsung dua putaran.

“Meski konsekuensinya ada kemungkinan pilpres harus berlangsung dua putaran, dan pada putaran kedua akan menjadi dua paslon yang bertarung. Namun, jika pilpres harus berjalan dengan dua putaran, maka isu-isu yang dapat membelah masyarakat sudah akan jauh berkurang, karena ‘hiruk pikuk’ tentu akan lebih terjadi pada putaran pertama,” jelasnya.

Perihal paslon pilpres lebih dari dua, Arsul Sani mengingatkan bukanlah satu kondisi yang belum pernah terjadi. Kondisi itu disebut pernah terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009.

“Kita sudah pernah memiliki pengalaman di mana pilpres diikuti lebih dari dua paslon, yakni tahun 2004 dan 2009, dan pilpres dengan hanya dua paslon, yakni 2014 dan 2019. Dari masing-masing pilpres ini pula kita sudah menyaksikan bahwa pilpres yang diikuti oleh lebih dari paslon tidak menimbulkan isu-isu yang bersifat membelah tajam dan segregatif (memisahkan) masyarakat seperti pada saat 2 pilpres terakhir yang diikuti dua paslon,” pungkas Arsul Sani.

Baca juga:   Soal Rekonsiliasi, PAN: Pernyataan Moeldoko Tidak Menyejukkan

Sebelumnya, M Qodari kembali menyinggung gagasan Jokowi berduet dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Dia juga membeberkan alasannya mengusung gagasan ‘Jokowi-Prabowo 2024’.

Hal itu disampaikan M Qodari dalam webinar Nesia Constitution yang dikutip pada Senin, 12 April 2021. Awalnya, M Qodari memberi disclaimer bahwa ide yang disampaikannya ini bukan hanya soal jabatan 3 periode presiden, melainkan juga lebih spesifik ‘Jokowi-Prabowo 2024’.

Dirinya mengakui gagasan ini pada gilirannya memerlukan perpanjangan masa presiden dan perlu amandemen UUD 1945.

M Qodari mengatakan pilpres Indonesia sejak 2014 memasuki babak baru. Menurutnya, kacamata melihat pilpres sekarang tidak bisa disamakan dengan Pilpres 2005 atau 2010.

“Kemudian konstelasi dan dukungan politik saat ini kebetulan memungkinkan Jokowi dan Prabowo menghadapi kotak kosong pada tahun 2024. Menurut saya melawan kotak kosong akan sangat, sangat, sangat menurunkan tensi politik secara signifikan,” ujar M Qodari. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar