harianpijar.com, JAKARTA – Direktur Indo Barometer M Qodari mendorong Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong pada Pilpres 2024. Terkait hal itu, Partai Gerindra mempertanyakan dasar dari gagasan M Qodari tersebut.
“Pakai aturan yang mana?” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada awak media, Senin, 12 April 2021.
M Qodari sendiri tak menampik bahwa gagasanya itu memerlukan amandemen UUD 1945. Sufmi Dasco Ahmad menilai amandemen itu belum perlu.
“Saya merasa belum perlu,” ucapnya.
Menurut Sufmi Dasco Ahmad, gagasan M Qodari keliru dan menabrak UUD 1945. Baginya, aturan masa jabatan presiden belum perlu diubah.
“Keliru atau menabrak aturan, tetapikan aturannya masih seperti semula, sehingga diperlukan merubah aturan yang ada. Tapi saya sendiri merasa belum perlu, kalau saya ya secara pribadi (belum perlu) merubah UU tersebut,” kata Sufmi Dasco Ahmad.
Sebelumnya, M Qodari kembali menyinggung gagasan Jokowi berduet dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Dia juga membeberkan alasannya mengusung gagasan ‘Jokowi-Prabowo 2024’.
Hal itu disampaikan M Qodari dalam webinar Nesia Constitution yang dikutip pada Senin, 12 April 2021. Awalnya, M Qodari memberi disclaimer bahwa ide yang disampaikannya ini bukan hanya soal jabatan 3 periode presiden, melainkan juga lebih spesifik ‘Jokowi-Prabowo 2024’.
Dirinya mengakui gagasan ini pada gilirannya memerlukan perpanjangan masa presiden dan perlu amandemen UUD 1945.
M Qodari mengatakan pilpres Indonesia sejak 2014 memasuki babak baru. Menurutnya, kacamata melihat pilpres sekarang tidak bisa disamakan dengan Pilpres 2005 atau 2010.
“Kemudian konstelasi dan dukungan politik saat ini kebetulan memungkinkan Jokowi dan Prabowo menghadapi kotak kosong pada tahun 2024. Menurut saya melawan kotak kosong akan sangat, sangat, sangat menurunkan tensi politik secara signifikan,” ujar M Qodari. (ilfan/det)