harianpijar.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keinginan menggabungkan lagi Kemendikbud dan Kemenristek. PKS menilai Jokowi tak konsisten.
“Ini menunjukkan inkonsistensi. Sebelumnya digabung, pisah, sekarang gabung kembali,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada awak media, Jumat, 9 April 2021.
Mardani Ali Sera meminta penggabungan dua kementerian tersebut dikawal ketat. Selain itu, dirinya juga mengkritik keras pembentukan Kementerian Investasi.
Menurut Mardani Ali Sera, pembentukan Kementerian Investasi akan sia-sia jika korupsi di lingkungan pemerintah masih ada.
“Ketiga pembentukan Kementerian Investasi bisa sia-sia jika upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi tidak menjadi prioritas presiden. Investasi datang bukan karena ada kementerian, tapi karena tidak ada korupsi dan birokrasi yang melayani ditambah penegakan hukum yang kokoh,” ujar Mardani Ali Sera.
Diketahui, persetujuan pembentukan Kementerian Investasi diambil dalam rapat paripurna DPR RI, pada Jumat, 9 April 2021 pagi. Jokowi sebelumnya telah bersurat kepada DPR terkait pembentukan Kementerian Investasi.
“Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah bahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian dan menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat. (ilfan/det)