Soal Telegram Larangan Siarkan Arogansi Polisi, Polri: Hanya untuk Internal

Rusdi-Hartono
Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono. (foto: dok. Divhumas Polri)

harianpijar.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram terkait ketentuan peliputan aksi kekerasan dan arogansi aparat. Polri menyatakan bahwa surat telegram itu dibuat untuk kepentingan internal.

“Lihat STR itu ditujukan kepada kabid humas, itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah. Hanya untuk internal,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa, 6 April 2021.

Telegram tentang pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan itu bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri pada 5 April 2021 dan ditujukan kepada para Kapolda serta Kabid Humas.

Baca juga:   Polri Miliki Sejumlah Bukti Sebagai Dasar Pembubaran HTI

Dalam surat telegram itu terdapat beberapa poin yang harus dipatuhi para pengemban fungsi humas Polri. Salah satunya media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang arogan dan berbau kekerasan.

“Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis,” demikian bunyi poin pertama surat telegram itu.

Selain itu, humas juga tidak boleh menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana. Rekonstruksi yang dilakukan kepolisian juga tidak boleh ditayangkan secara terperinci.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit perlu menjelaskan lebih detail soal surat telegram yang diteken oleh Kadiv Humas Polri (selaku atas nama Kapolri) tersebut.

Baca juga:   Rencana Pembunuhan Ahok Lewat Telegram, Polri: Itu Ada Laporannya

Menurutnya, perlu ada penjelasan lanjutan mengenai apakah telegram itu ditujukan kepada humas di lingkungan kepolisian atau tertuju kepada media massa.

“Kapolri dan Humas Mabes Polri harus menjelaskan lebih jauh tentang yang dimaksud dengan telegram ini,” kata Arif Zulkifli kepada detik.

“Apakah ini adalah imbauan kepada humas-humas di lingkungan Polri, untuk menjalankan poin-poin 1-11 ini, atau ini adalah perintah kepada kapolda-kapolda agar media-media di lingkungan kapolda tidak menyiarkan,” tambahnya. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar